Medan – Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Angel Anastasia, melaksanakan Uji Kompetensi (Ukom) Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN dalam rangka kenaikan jenjang dari Analis SDM Ahli Muda ke Analis SDM Ahli Madya, pada Jumat, 13 Februari 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Ujian dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara secara daring melalui Zoom Meeting sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pelaksanaan secara online ini tetap menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kompetensi.

Pelaksanaan ujian juga mendapat perhatian dan pengawasan dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina Natalia Br Tarigan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur, sekaligus sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan kompetensi pegawai secara profesional dan akuntabel.

Uji kompetensi kenaikan jenjang ini merupakan tahapan penting dalam pengembangan karier ASN, khususnya untuk memastikan pejabat fungsional yang naik ke jenjang Ahli Madya memiliki kapasitas teknis, manajerial, serta pemahaman regulasi yang komprehensif di bidang manajemen ASN. Melalui proses ini, diharapkan kualitas pengelolaan SDM di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumatera Utara semakin profesional dan berorientasi pada kinerja.

Yogyakarta -  Bertempat di Ruang V.1.1 Gedung V Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum pada 10–12 Februari 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana” sebagai bagian dari agenda penguatan implementasi KUHP dan KUHAP baru di lingkungan Kementerian Hukum, Kamis (13/02/2025).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang ditandai dengan pemukulan gong bersama Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki), Wakil Dekan I Fakultas Hukum UGM, serta Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang. Momentum ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memastikan transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih adaptif, adil, dan humanis.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia, akademisi, serta praktisi hukum pidana. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai pembaruan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, hingga reformasi hukum acara pidana yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, dan perlindungan kelompok rentan.

Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam lokakarya ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru secara optimal. Bagi Kanwil Kemenkum Sumut, penyelarasan pemahaman sejak tahap akademik hingga praktik penegakan hukum menjadi kunci agar pembaruan hukum tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui forum ini, terbangun ruang dialog antara pemerintah pusat, akademisi, dan jajaran wilayah untuk memastikan bahwa semangat reformasi hukum nasional berjalan searah dan berkesinambungan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas penegakan hukum di daerah, sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas.






(Humas/arran)

MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus memacu akselerasi reformasi birokrasi di wilayahnya. Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, instansi ini menggelar rapat pembahasan intensif mengenai optimalisasi Aplikasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) bersama Tim Sekretariat Nasional (TSN) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (12/02/2026).

Bertempat di Ruang Saharjo, rapat ini difokuskan pada upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan pemantauan capaian reformasi hukum. Penggunaan aplikasi ini menjadi krusial karena merupakan instrumen utama dalam menilai sejauh mana program reformasi hukum telah berjalan secara nyata dan memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat di Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mengenai fitur-fitur aplikasi, mekanisme penginputan data, hingga pemenuhan dokumen pendukung yang sesuai dengan indikator penilaian nasional. Tim dari BPHN menekankan bahwa validitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian data adalah kunci agar potret reformasi hukum di wilayah dapat tergambar secara akuntabel. Selain itu, dilakukan pula identifikasi berbagai potensi kendala teknis sebagai langkah antisipasi agar proses pelaporan tidak terhambat.

Kegiatan yang diikuti oleh Tim Sekretariat Wilayah ini diakhiri dengan sesi diskusi untuk menyamakan persepsi terhadap standar penilaian yang berlaku. Melalui koordinasi yang solid dan pemanfaatan teknologi ini, Kemenkum Sumut optimis dapat mencapai target indikator reformasi hukum yang lebih baik. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya besar instansi dalam menciptakan tata kelola hukum yang transparan dan profesional bagi rakyat Indonesia.

(Humas/MBD)

Jakarta - Dalam upaya mempercepat perlindungan hukum bagi produk desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan koordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta, Kamis (12/2). Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan Laporan Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta strategi percepatan pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Sumatera Utara.

Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Berkat Elhan Harefa. Pertemuan dilakukan bersama Tim Kerja Promosi dan Pengembangan Hak Cipta, Desain Industri, dan KI Komunal DJKI sebagai langkah sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung target kinerja bidang Kekayaan Intelektual.

Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Sumut menyampaikan sejumlah kendala teknis dan substantif yang dihadapi dalam percepatan pendaftaran Merek Kolektif, sekaligus memaparkan program dan strategi yang telah disiapkan untuk mendorong capaian target kinerja tahun 2026. Selain itu, diperkenalkan pula sejumlah produk unggulan Sumatera Utara yang telah berhasil memperoleh perlindungan merek sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi.

Ketua Tim Kerja Promosi dan Pengembangan Hak Cipta, Desain Industri, dan KI Komunal DJKI, Dr. Idris Yushardy, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas laporan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan langkah percepatan dan penyelesaian permasalahan di wilayah Sumatera Utara.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi koperasi dan pelaku UMKM desa dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek kolektif, sehingga produk lokal memiliki kepastian hukum, daya saing, dan nilai tambah di pasar yang lebih luas.








(Humas/arran)

Medan - Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2026 M, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai Kementerian Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring(12/02/26).

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menyampaikan bahwa bulan Ramadhan merupakan momen refleksi diri untuk memperkuat nilai kejujuran, integritas, serta meningkatkan kualitas pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menekankan pentingnya menjadikan Ramadhan sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilaksanakan penyerahan santunan kepada anak yatim yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia bersama jajaran pimpinan. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam menyambut bulan penuh berkah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausyiah dan siraman rohani yang memberikan penguatan spiritual serta mengingatkan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antarpegawai serta memperkuat nilai spiritual dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina br Tarigan, bersama jajaran Tata Usaha dan Umum mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi.






(Humas/arran)