Medan – Dalam rangka evaluasi data dan menyamakan persepsi dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan Rapat Pembangunan Zona Integritas, bertempat di Aula Soepomo Lt. 5 Kanwil Kemenkum Sumut. (16/04/26)

Dalam arahannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah selaku Ketua Pembangunan ZI menyampaikan beberapa masukan yaitu agar menonjolkan capaian kinerja yang didapat oleh kantor wilayah, selain perlu mengenalkan satuan kerja dan progres Pembangunan Zona Integritas dari awal hingga sekarang. Ferry juga menyampaikan agar menampilkan inovasi unggulan dan dampak yang telah dihasilkannya beserta perkembangan dan upgrade inovasi yang telah dilakukan.

Ferry mengingatkan agar berkolaborasi dan bekerja sama karena kita kerja tidak sendiri, mencari isu strategis dan tunjukkan bahwa kita dapat memberikan Solusi serta pamerkan penghargaan yang telah kita raih sebagai bukti bahwa pekerjaan kita diapresiasi.

“Saya harapakan keikhlaskan, keridhoan, dan loyalitas serta berikan yang terbaik buat Kanwil Kemenkum Sumut. Kita harus bisa menjadi solusi”, tutup Ferry Ferdiansyah.

Kegiatan ini diikuti oleh sekretariat dan seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum terkait penyampaian Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang berlangsung di Direktorat Administrasi Hukum Umum, Jakarta, pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap permasalahan yang terinventarisasi dapat ditindaklanjuti secara komprehensif, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi hukum kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Administrasi Hukum Umum, yaitu Lenni Hotmaida Situmorang dari bagian Pelaksanaan Layanan Publik. Dalam pertemuan tersebut, DIM yang disusun oleh Kanwil Kemenkum Sumut telah disampaikan dan diterima untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut, mencakup aspek layanan pada Aplikasi AHU maupun kebijakan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Kantor Wilayah dan Direktorat Administrasi Hukum Umum dalam meningkatkan efektivitas layanan serta penyempurnaan kebijakan ke depan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kembali melanjutkan rangkaian Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui tahap wawancara teknis. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Tahap wawancara teknis ini merupakan bagian lanjutan dari proses uji kompetensi yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kemampuan, pemahaman, serta kesiapan peserta dalam melaksanakan tugas di bidang kekayaan intelektual. Melalui tahapan ini, diharapkan dapat terukur secara komprehensif kualitas dan kompetensi peserta dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

Pelaksanaan wawancara teknis dilakukan secara daring dengan tetap mengedepankan standar dan ketentuan yang berlaku. Peserta diwajibkan membawa kartu ujian, menggunakan laptop dengan spesifikasi minimal yang telah ditentukan, serta mengenakan pakaian dinas harian (PDH II). Seluruh perangkat yang digunakan telah melalui proses pengecekan dan instalasi oleh panitia pada H-1 guna memastikan kelancaran kegiatan.

Dari sisi manfaat, tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa Analis Kekayaan Intelektual yang dihasilkan benar-benar memiliki kemampuan komunikasi, analisis, serta pemahaman substantif yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, tepat, dan solutif kepada masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Panitia Kantor Wilayah telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung secara optimal, mulai dari ruang ujian, registrasi, ruang tunggu, hingga koneksi internet utama dan cadangan. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh panitia serta melalui monitoring aplikasi Zoom untuk menjaga integritas pelaksanaan ujian.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti tahap wawancara teknis ini sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar, serta diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang profesional dan berkompeten dalam mendukung peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mempertegas komitmennya dalam memperkuat tertib administrasi melalui partisipasi dalam rapat Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal ini diikuti secara daring dari ruang rapat Saharjo Lt. I, Rabu (15/04/2026).

Hadir mendampingi tim kearsipan wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha & Umum, Devina Natalia Tarigan, menyimak saksama pemaparan pusat terkait instrumen pengawasan kearsipan yang kian ketat. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat kedudukan arsip bukan sekadar tumpukan dokumen, melainkan bukti otentik akuntabilitas kinerja yang harus dikelola dengan standar tinggi.

Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah bedah teknis pengisian Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) KL UK. Instrumen yang disusun merujuk pada Peraturan ANRI ini merupakan alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana unit kearsipan di tingkat kementerian maupun lembaga telah menjalankan siklus hidup arsip dinamis secara benar.

Pembahasan mencakup empat pilar utama pengelolaan arsip, mulai dari tata cara penciptaan yang tertib, penggunaan yang efektif, pemeliharaan yang aman, hingga mekanisme penyusutan arsip yang sesuai prosedur. Akurasi dalam pengisian formulir ASKI ini nantinya akan menjadi potret nyata kualitas pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut .

Melalui pembekalan teknis ini, Kanwil Kemenkum Sumut berupaya memastikan bahwa pengelolaan memori kolektif organisasi telah berjalan di atas rel aturan yang berlaku. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk meminimalisir kesalahan administratif dalam proses audit internal yang akan datang.

Dengan sistem kearsipan yang andal dan terstandarisasi, Kanwil Kemenkum Sumut optimistis dapat mendukung terciptanya birokrasi yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

(Humas/arran)

Medan - Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan Rapat Pendampingan Proses Penginputan Data Dukung dan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Kanwil Kemenkum Sumut, bertempat di Ruang Rapat 2 Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Sumut. (15/04/2026)

Kegiatan rapat pendampingan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Silalahi yang menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Kantor Wilayah dalam memastikan Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera Utara dapat melaksanakan proses penilaian Indeks Reformasi Hukum secara optimal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyampaikan paparan mengenai proses penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026, termasuk dasar hukum pelaksanaan IRH, mekanisme pengunggahan data dukung, serta peran Tim Kerja dan Tim Asesor pada Pemerintah Daerah. Tim Sekretariat Wilayah juga menjelaskan timeline pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026, dimana tahapan pengunggahan data dukung oleh Tim Kerja dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 24 April 2026, sedangkan tahapan penilaian mandiri oleh Tim Asesor dilaksanakan pada tanggal 6 April sampai dengan 17 Mei 2026.

Tim Kerja IRH mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar secara aktif melakukan pengunggahan data dukung sesuai indikator yang telah ditentukan serta memastikan kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi IRH, selain itu diharapkan untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan Tim Sekretariat Wilayah (TSW) melalui mekanisme zonasi guna memastikan proses pengunggahan data dukung dan verifikasi berjalan dengan baik. Pemerintah daerah diharapkan untuk secara berkala memantau hasil verifikasi serta catatan penilaian yang tercantum pada akun masing-masing, serta segera menindaklanjuti apabila terdapat catatan perbaikan dengan melakukan pengunggahan kembali data dukung hingga memperoleh status verifikasi lengkap dan selesai.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah; Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, PIC Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara; serta Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Penilaian IRH Kanwil Kemenkum Sumut.