Medan – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), terus memacu langkah konkret dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Kali ini, giliran Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai unit kerja di bawah naungan Ditjen AHU yang mendapat penguatan dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bertempat di Kantor BHP Medan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan transformasi total dalam cara kerja dan pelayanan publik.

“Ditjen AHU berkomitmen penuh untuk mendampingi dan mendukung seluruh BHP, termasuk BHP Medan, dalam meraih predikat WBK/WBBM. Dengan semangat kolaboratif dan integritas yang terjaga, BHP Medan akan mampu menjadi contoh satuan kerja berpredikat WBK yang sesungguhnya,” ujar Widodo (09/07/2025).

Lebih lanjut, Widodo juga mengajak seluruh jajaran BHP Medan untuk bergandengan tangan dalam mencapai predikat WBK. Pentingnya kolaborasi lintas unit dan konsistensi dalam menjaga integritas juga sangat penting, untuk transformasi layanan hukum yang saat ini sedang menjadi konsentrasi utama Kementerian Hukum khususnya Ditjen AHU.

Selaras dengan semangat reformasi birokrasi, Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, juga memaparkan strategi penguatan kelembagaan BHP yang mencakup transformasi digital, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM.

Tak hanya bicara integritas, Ditjen AHU juga mendorong citra baru dalam pelayanan publik lewat sistem AHU Link. Platform ini mengintegrasikan semua layanan Ditjen AHU dan BHP dalam satu sistem berbasis digital, mulai dari customer service hingga teknologi informasi sebagai tulang punggung layanan prima.

“Kami ingin layanan publik Ditjen AHU dan BHP memiliki wajah yang mudah untuk masyarakat dan profesional. Branding bukan sekadar logo, tapi pengalaman menyeluruh yang dirasakan masyarakat,” tegas Hantor.
Hantor juga menyoroti peran BHP untuk terus memperkuat fungsinya sebagai garda terdepan layanan hukum keperdataan, karena BHP memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak perdata masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

“Kita tidak hanya membangun sistem, tapi juga membangun kepercayaan publik,” pungkas Hantor.

(Humas/Ngga)

Medan – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum terus melakukan terobosan melalui penerapan sistem Cyber Notary. Dalam Seminar Nasional bertajuk “Cyber Notary dan Masa Depan Akta Otentik: Disrupsi Digital, Tantangan UUJN, dan Dilema Hukum Notaris di Era Transformasi,” Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyampaikan bahwa profesi notaris harus siap menyongsong masa depan digital tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental profesinya, Rabu (09/07/2025).

Widodo menegaskan bahwa, cyber notary bukan sekadar memindahkan meja kerja notaris ke layar komputer, melainkan mengubah cara kerja secara menyeluruh mulai dari verifikasi identitas berbasis biometrik, penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, hingga penyimpanan dokumen dalam sistem terenkripsi seperti blockchain.

“Prinsip utama dari Cyber Notary adalah menjamin kekuatan hukum akta otentik yang dibuat secara elektronik dengan tetap mempertahankan aspek kehati-hatian, validasi identitas para pihak, dan otentikasi isi akta. Keseluruhan proses ini melibatkan penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, validitas identitas berbasis biometric, dan penyimpanan data elektronik yang aman dan terenkripsi,” ujar Widodo. 

Widodo juga menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi dan kompetensi SDM notaris agar mampu mengadopsi sistem ini. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan Ditjen AHU adalah program registrasi ulang akun notaris sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan dan integritas layanan AHU Online. Dengan sistem single sign-on, notaris nantinya cukup satu kali login untuk mengakses seluruh layanan kenotariatan secara digital.

Lebih lanjut, Widodo juga mengaitkan peran cyber notary dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Proses legalisasi koperasi ini telah berjalan secara elektronik melalui AHU Online, dan keberadaan cyber notary diyakini akan semakin memperluas jangkauan layanan hukum, termasuk ke wilayah terpencil.

“Sistemnya harus dikendalikan dengan baik agar memastikan bahwa kehadiran seseorang memang bisa diverifikasi melalui teknologi. Jika itu bisa dilakukan, maka beban administratif bisa dikurangi. Lokasi juga penting, harus terdeteksi dengan GPS,” tegas Widodo.

Seminar ini merupakan bentuk nyata untuk menunjukkan tingginya perhatian terhadap masa depan kenotariatan yang kini memasuki era digital penuh tantangan namun penuh peluang. Dengan semangat transformasi dan kolaborasi, Ditjen AHU optimistis Indonesia akan mampu membangun sistem hukum yang inklusif, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman.








(Humas/arran)

Medan, 9 Juli 2025 - Dalam rangka mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengadakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Kontingensi Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Bahaya Gempa Bumi Tahun 2025-2028, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut. Rapat ini dibuka Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ferry Ferdiansyah dan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan BPBD Provinsi Sumatera Utara

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Roman Situngkir, dalam pembahasan dan pemaparannya, memberikan beberapa masukan salah satunya terkait penulisan judul agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 17 Ayat 3 PP 21 Tahun 2008.

Rapat ditutup dengan penyampaian apresiasi dari kedua pihak. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan, yang dinilai sangat membantu dalam penyempurnaan rancangan. Sementara tim perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyampaikan harapan agar hasil harmonisasi ini dapat ditindaklanjuti dan menjadi produk hukum yang memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

(Humas/MBD)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kembali melaksanakan rapat harmonisasi, kali ini terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta dihadiri oleh tim perancang Kanwil Kemenkum Sumut dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Nias, Selasa (8/07/2025)

Harmonisasi ini merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang bertujuan untuk memastikan substansi rancangan selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Pembahasan berlangsung secara teknis, mencakup evaluasi norma, struktur, sistematika, hingga kesesuaian bahasa hukum.

Melalui proses ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati yang dihasilkan memiliki kejelasan norma, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya di lapangan.

Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Nias menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan. Sebaliknya, tim perancang juga mengapresiasi keterbukaan dan kolaborasi yang terjalin. Kanwil Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang harmonis dan berpihak pada masyarakat.







(Humas/arran)

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai RUU KUHAP kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DIM diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, pada rapat kerja bersama Komisi III DPR, Selasa (8/7/2025) siang.

Wamenkum mengatakan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini telah digunakan selama lebih dari 40 tahun. Dalam perjalanannya, penerapan KUHAP ini mendapat tantangan karena berbagai perubahan dan perkembangan hukum, serta berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, diperlukan perubahan KUHAP agar lebih sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.

“Dengan adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, maka diperlukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu,” ujar Wamenkum saat menyampaikan pandangan pemerintah di ruang rapat Komisi III DPR.

Wamen yang akrab disapa Prof. Eddy ini menerangkan bahwa perubahan KUHAP juga diperlukan karena KUHP yang baru akan segera berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana.

“Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum,” tuturnya.

Ia menjelaskan RUU KUHAP mengandung beberapa penguatan norma untuk menyempurnakan hukum acara pidana, di antaranya penguatan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana; pengaturan mekanisme keadilan restoratif; penguatan peran advokat; pengaturan saksi mahkota; hingga pengaturan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

“Berdasarkan penguatan norma di atas, RUU KUHAP diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana terpadu, yang memperkuat tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Nico Afinta, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan DIM agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kemenkum telah menerima usulan dari tenaga ahli, akademisi, advokat, kementerian/lembaga terkait, dan koalisi masyarakat sipil. Ia berharap proses pembahasan RUU KUHAP dapat berjalan lancar sehingga Indonesia bisa menghasilkan produk hukum baru yang relevan dengan kondisi bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan masukan dalam penyusunan DIM, baik para pakar, advokat, juga koalisi masyarakat sipil. RUU KUHAP ini merupakan hasil kerja kita bersama untuk kemajuan hukum di Indonesia,” ucap Nico.

(Humas/Ngga)