Medan, 04 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap tiga pemohon pewarganegaraan Republik Indonesia yang berkebangsaan Yaman

Pemeriksaan substantif ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan, bersama tim yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum,Keimigrasian , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kepolisian Daerah. Tim melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam proses substantif ini, tim juga melaksanakan wawancara untuk menilai pemenuhan persyaratan materiil. Wawancara meliputi penjelasan mengenai latar belakang pemohon, kepatuhan administrasi selama tinggal di Indonesia, keterikatan sosial dengan lingkungan, kemampuan berbahasa Indonesia, serta pemahaman mengenai pengetahuan dasar tentang Indonesia.

Tahapan pemeriksaan substantif ini dilakukan sebelum Kantor Wilayah menyampaikan permohonan pewarganegaraan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk tahap berikutnya. Melalui kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memastikan bahwa seluruh permohonan diproses secara teliti, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Humas/MBD)

Medan – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Meaningful Participation dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah melalui Sosialisasi Ketersediaan Sistem Informasi Hukum. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dan berlangsung di Aula Soepomo Lt. V, Senin (1/12/2025).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum, Setyo Utomo, yang menekankan pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Ia juga menegaskan perlunya penguatan sistem informasi hukum, peningkatan kapasitas perangkat daerah, serta kolaborasi multipihak untuk menghasilkan regulasi yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, hadir sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya monitoring, evaluasi, dan peningkatan meaningful participation dalam penyusunan regulasi daerah. Ia menegaskan komitmen Kanwil dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi hukum, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, selaras dengan amanat UU 12/2011.

Materi teknis berikutnya dipaparkan oleh Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi, dan Sistem Informasi PUU yang menguraikan hak masyarakat dalam pembentukan Perda/Perkada serta strategi peningkatan partisipasi publik melalui digitalisasi dan literasi hukum. Pemaparan tambahan disampaikan oleh Sekretaris APHTN-HAN Sumatera Utara yang membahas konsep meaningful participation, tantangan implementasi di daerah, serta potensi penguatan peran masyarakat melalui sistem informasi hukum yang terintegrasi.

Acara ditutup oleh Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, yang memberikan arahan terkait perbaikan tata kelola regulasi dan rekomendasi kebijakan. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis, melibatkan pemerintah daerah, perancang peraturan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.









(Humas/arran)

Medan, 01 Desember 2025 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Partai Politik.

Koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan SKT di Kanwil berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, Ditjen AHU menekankan pentingnya pemahaman yang seragam terhadap aturan mengenai persyaratan pendirian partai politik, struktur kepengurusan tingkat provinsi, serta pemenuhan keterwakilan perempuan yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

Selain itu, Ditjen AHU juga memberikan penguatan kepada Kanwil terkait pelaksanaan verifikasi dokumen partai politik. Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen, keabsahan data kepengurusan, hingga kejelasan pengajuan permohonan menjadi hal yang ditekankan agar setiap penerbitan SKT dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Melalui kegiatan ini, Ditjen AHU berharap layanan SKT di Kemenkum Kanwil Sumatera Utara semakin terstandar dan efektif sehingga dapat mendukung tertib administrasi partai politik. Penguatan layanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Utara.

(Humas/MBD)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan Upacara Peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 bertempat di lapangan upacara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara. Upacara berlangsung tertib dan khidmat serta diikuti oleh tiga instansi, yaitu Kanwil Kementerian Hukum Sumut, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sumut, dan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Serta UPT Balai Harta Peninggalan Medan, Senin (01/12/2025).

Para peserta hadir mengenakan seragam KORPRI sesuai ketentuan sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum nasional yang diperingati setiap tahun. Peringatan Hari KORPRI 2025 menjadi sarana untuk memperkuat integritas dan profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, dibacakan amanat Ketua Umum PGRI yang mengajak kita sejenak menyampaikan empati dan solidaritas bagi para ASN serta masyarakat yang terdampak musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam amanat itu ditekankan bahwa ASN harus hadir sebagai kekuatan pemersatu bangsa, menjadi penggerak kepedulian sosial, serta berperan aktif dalam membantu masyarakat di wilayah yang mengalami bencana.

Ketum PGRI juga mengingatkan bahwa perkembangan dunia digital menuntut ASN untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta bekerja secara inovatif. Penguatan peran ASN dalam transformasi digital menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui peringatan Hari KORPRI tahun ini, seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara diharapkan semakin kokoh dalam menjaga profesionalitas, memperkuat loyalitas, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi negara, masyarakat, dan masa depan birokrasi yang modern dan berintegritas.








(Humas/arran)

Jakarta-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Hukum dan Penyuluh Hukum secara langsung dan virtual yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, bertempat di BPHN, Senin (01/12).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang dalam sambutannya menekankan bahwa kelulusan dalam uji kompetensi teknis bukan sekadar kenaikan jenjang jabatan, melainkan diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi.

“Kenaikan jenjang artinya tanggung jawab dan kontribusi semakin naik,” tegas Min Usihen.

Lebih lanjut, Kepala BPHN menyampaikan bahwa uji kompetensi teknis ini dilaksanakan untuk menilai kelayakan ASN dalam menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga setiap analis hukum dan penyuluh hukum yang lulus benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai, bukan sekadar menerima tunjangan kinerja tanpa kontribusi nyata.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 12 orang peserta Uji Kompetensi Teknis JFT Analis Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan secara daring dari Lantai 4 Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, dengan pengawasan langsung oleh Analis SDM Kanwil Kemenkum Sumut.

Sebelum mengikuti tahapan uji kompetensi teknis, para peserta telah melalui tes potensi, analisis kasus, serta wawancara sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan para pejabat fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum mampu meningkatkan kualitas kinerja, profesionalisme, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan hukum nasional.