Sekilas Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum . Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009),  "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2024) dan "Kementerian Hukum" (2024-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Pelayanan Hukum (melaksanakan tugas di bidang pelayanan hukum)
• Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (melaksanakan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah)

Serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Balai Harta Peninggalan (BHP).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup diantaranya meliputi 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa, antara lain:

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Batu Bara
3. Kabupaten Dairi
4. Kabupaten Deli Serdang
5. Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Kabupaten Karo
7. Kabupaten Labuhanbatu
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
10. Kabupaten Langkat
11. Kabupaten Mandailing Natal
12. Kabupaten Nias
13. Kabupaten Nias Barat
14. Kabupaten Nias Selatan
15. Kabupaten Nias Utara
16. Kabupaten Padang Lawas
17. Kabupaten Padang Lawas Utara
18. Kabupaten Pakpak Bharat
19. Kabupaten Samosir
20. Kabupaten Serdang Bedagai
21. Kabupaten Simalungun
22. Kabupaten Tapanuli Selatan
23. Kabupaten Tapanuli Tengah
24. Kabupaten Tapanuli Utara
25. Kabupaten Toba
26. Kota Binjai
27. Kota Gunungsitoli
28. Kota Medan
29. Kota Padangsidimpuan
30. Kota Sibolga
31. Kota Tanjungbalai
32. Kota Tebing Tinggi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara membawahi 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni :

1. Balai Harta Peninggalan Medan