Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengelolaan Sampah. Rapat pembahasan Ranperda tersebut berlangsung di Hotel Grand Antares, Selasa (04/11/2025).

Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Togar Situmorang, membuka secara resmi kegiatan rapat pembahasan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam proses penyusunan regulasi daerah ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Sementara itu, Yuli Rosdiana, selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Kanwil Kemenkum Sumut, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda ini dilaksanakan berpedoman pada Permenkum Nomor 2 Tahun 2024, yang menegaskan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat wilayah, termasuk fasilitasi perencanaan, pembentukan, serta harmonisasi peraturan daerah. Selanjutnya, Tri Kurnia Jaya Zega memaparkan isi Draf Ranperda yang terdiri atas XXII Bab dan 121 Pasal, serta menjelaskan bahwa penyusunan regulasi baru ini didorong oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang membuat Perda Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan produk hukum yang harmonis, implementatif, dan berpihak pada kepentingan publik, sesuai dengan prinsip hukum nasional serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat melalui kegiatan Seminar Nasional bertema “Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha dalam Pasar Digital” yang diselenggarakan di Aula Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat akademik dan praktisi hukum untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara perlindungan kekayaan intelektual dan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat di era digital, Rabu (5/11/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar utama pembangunan hukum dan ekonomi nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beliau menegaskan, pemahaman yang baik tentang HKI akan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, melindungi hasil cipta, serta mengembangkan usaha kreatif yang berdaya saing tinggi di tengah perkembangan pasar digital yang pesat.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam sesi diskusi, Kakanwil menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lain. Hal tersebut selaras dengan upaya mewujudkan iklim usaha yang adil, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Universitas Pelita Harapan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam penyebarluasan pemahaman hukum. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam memperkuat budaya hukum yang berkeadilan serta mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Utara.

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif pada Selasa, 4 November 2025. Acara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kanwil ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, tepat pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil, jajaran pegawai pengelola arsip, serta perwakilan khusus dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi dari pusat.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Ignatius Mangantar Tua Silalahi menegaskan bahwa pemusnahan arsip ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian integral dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Dengan menata arsip secara cermat, diharapkan proses administrasi dan penyimpanan data di Kanwil Kemenkum Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari penumpukan dokumen yang tidak lagi relevan.

Total arsip yang dimusnahkan mencapai 25.334 berkas. Jumlah ini terdiri dari dua kategori utama: arsip fasilitatif tahun 2013 hingga 2020 sebanyak 8.012 berkas, dan arsip substantif tahun 2008 hingga 2012 sebanyak 17.322 berkas. Seluruh berkas yang dimusnahkan tersebut telah melalui proses verifikasi dan mendapat persetujuan resmi, baik dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) maupun Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, memastikan bahwa proses pemusnahan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pemusnahan arsip ini ditutup dengan seremoni penting, yakni penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip oleh Kepala Kantor Wilayah bersama saksi-saksi yang hadir. Prosesi dilanjutkan dengan pemusnahan arsip secara simbolis sebagai tanda dimulainya penertiban administrasi kearsipan. Laporan hasil kegiatan ini, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal, sekaligus memohon petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Pimpinan Pusat guna mengoptimalkan implementasi tata kelola arsip di lingkungan Kantor Wilayah.

(Humas/MBD)

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Senin, 3 November 2025. Pertemuan yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan pegawai Divisi Pelayanan Hukum ini berfokus pada pembahasan krusial mengenai mekanisme penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi permohonan pendirian badan hukum partai politik (parpol) yang baru. Rapat tersebut dilaksanakan secara daring via Zoom dari Ruangan Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, dimulai pada pukul 08.30 WIB hingga selesai, (03 November 2025).

Tujuan utama dari Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Direktorat Tata Negara Ditjen AHU ini adalah untuk menyamakan persepsi dan prosedur dalam rangka penerbitan SKT. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hukum Nomor 34 Tahun 2017. Regulasi tersebut secara eksplisit mensyaratkan bahwa "surat keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum sesuai dengan domisili partai politik" wajib menjadi salah satu kelengkapan dokumen dalam proses pendaftaran pendirian badan hukum parpol baru.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, memastikan bahwa Kanwil Sumut siap menindaklanjuti hasil koordinasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan Atensi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ini sekaligus berfungsi sebagai permintaan petunjuk dan arahan lebih lanjut dari pimpinan pusat terkait implementasi penerbitan SKT tersebut di wilayah Sumatera Utara, demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam proses pendaftaran partai politik di Indonesia.

(Humas/MBD)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Hukum) Sumatera Utara hari ini Kamis, 30 Oktober 2025, menggelar rapat harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Mandailing Natal (Madina). Langkah pemantapan dan pembulatan konsepsi ini dilaksanakan demi menghasilkan produk hukum daerah yang benar-benar berkualitas dan pro-rakyat. Rapat krusial ini dibuka oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Eka N.A.M. Sihombing, menandakan keseriusan pihak Kanwil dalam mengawal regulasi ini, (30 Oktober 2025 ).

Empat Rancangan Perbup yang diharmonisasi menyentuh langsung kepentingan dasar masyarakat. Di antaranya adalah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, yaitu Rancangan Perbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang diharapkan mempercepat renovasi rumah warga. Selain itu, ada rancangan yang fokus pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan, seperti Rancangan Perbup tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPTD Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rancangan Perbup yang melindungi pekerja sawit: Program Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Proses pemantapan ini dihadiri langsung oleh jajaran OPD Kabupaten Mandailing Natal. Kehadiran para pimpinan dinas menunjukkan komitmen kuat Madina dalam menyusun peraturan yang implementatif. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Mhd. Faisal Situmorang, M.KM., Kepala Dinas Perhubungan merangkap Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Adi Wardana Hasibuan, S.StP., M.M., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Bapak Muhammad Rully Anriady, S.T., serta Kepala Bagian Hukum, Bapak Munawar, S.H., M.H.

Harmonisasi ini juga mencakup pembahasan detail Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang bertujuan menciptakan ketertiban dan transparansi. Melalui sinergi antara Kepala Dinas, Kepala Bagian Hukum, dan Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan, diharapkan seluruh rancangan ini bebas dari tumpang tindih regulasi dan benar-benar menjadi payung hukum yang kokoh. Ini adalah langkah nyata pemerintah daerah bersama Kanwil Hukum Sumut memastikan setiap Perbup yang lahir adalah untuk kemaslahatan dan perlindungan maksimal bagi seluruh warga Mandailing Natal.

(Humas/MBD)