Pematangsiantar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Sapadia, Siantar, Senin (8/12/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan arah kebijakan Menteri Hukum RI, terutama terkait peningkatan PNBP serta percepatan penyelesaian laporan masyarakat, termasuk pengaduan terhadap notaris. Beliau menegaskan pentingnya ketepatan waktu penanganan pengaduan, penerapan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016, serta pemanfaatan Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 dalam proses pemberhentian notaris.

Kegiatan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris ini membahas berbagai isu strategis pengawasan notaris. Pembahasan diarahkan pada peningkatan kualitas pemeriksaan berkala sesuai UU Nomor 30 Tahun 2004, penguatan koordinasi antar-majelis, serta penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian pengaduan untuk memastikan proses yang adil dan proporsional.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai tanda dimulainya kolaborasi dan komitmen berkelanjutan antara MPW dan MPD Notaris Sumut dalam memperkuat fungsi pengawasan notaris serta mendorong penyelesaian permasalahan secara efektif dan terukur.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memfasilitasi pelaksanaan Rapat Harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Karo sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola regulasi daerah. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumut tersebut dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Nur Fatma, sekaligus membuka rapat harmonisasi bersama perangkat daerah Kabupaten Karo, Senin (08/12/2025).

Empat Ranperbup yang dibahas meliputi: Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kecamatan Berastagi Tahun 2025–2045; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut memastikan setiap rancangan peraturan selaras dengan kebijakan nasional, termasuk mendukung program prioritas Asta Cita Presiden.

Dalam sambutannya, Nur Fatma menegaskan pentingnya harmonisasi untuk mencegah disharmoni regulasi dan memastikan setiap peraturan daerah memiliki kejelasan norma, kepastian hukum, serta konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi. Penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah disebut menjadi kunci untuk menghadirkan produk hukum yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Karo.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karo, Tommy Heriko, turut menyampaikan bahwa keberadaan Ranperbup PTSP merupakan instrumen teknis untuk memperkuat pelayanan terpadu satu pintu yang lebih efektif dan terintegrasi. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karo, Monica, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Sumut dan menilai harmonisasi ini sangat membantu penyempurnaan regulasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rapat harmonisasi dilanjutkan dengan pemaparan hasil pembahasan oleh Tim Perancang Kanwil yang menekankan kesesuaian rancangan dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 serta Kepmenkumham Tahun 2023 tentang pedoman pengharmonisasian. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara pengharmonisasian sebagai bentuk persetujuan bersama atas hasil penyelarasan empat Ranperbup tersebut.









(Humas/arran)

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meraih Golden Trophy Top Digital Implementation Level Star 5 pada ajang TOP Digital Awards 2025. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata penguatan transformasi digital yang terus dilakukan DJKI secara konsisten dan terarah. Penghargaan tersebut diterima oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, Razilu di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Razilu sekaligus menegaskan bahwa capaian ini merupakan bagian penting dari perjalanan DJKI menuju standar global. Razilu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual periode 15 November 2024 hingga 13 November 2025. Prestasi ini menjadi pengakuan atas pondasi kuat transformasi digital yang telah dibangun selama kepemimpinannya.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Razilu atas kerja keras dan dedikasi beliau dalam membangun landasan transformasi digital di DJKI. Dua penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju perwujudan visi DJKI sebagai kantor kekayaan intelektual berkelas dunia,” ujar Hermansyah.

Hermansyah juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, yang secara konsisten memberikan arahan strategis dalam pengembangan inovasi dan digitalisasi layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

“Arahan dan dukungan Bapak Menteri Supratman Andi Agtas menjadi faktor penting yang mendorong percepatan transformasi digital di DJKI. Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama yang selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan yang beliau tetapkan,” tambahnya.

Acara puncak TOP Digital Awards tahun ini mengusung tema “Driving Operational Excellence Through Intelligent Digital Transformation”, dan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional, serta pemimpin industri digital. Dua penghargaan yang diraih DJKI menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan sekadar program internal, tetapi telah menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan tata kelola, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi dalam memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dengan capaian ini, DJKI memperkokoh posisinya sebagai instansi pemerintah yang progresif dan visioner, terus berkomitmen menghadirkan layanan berbasis teknologi yang unggul, transparan, dan berdaya saing global.

Medan - Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus menunjukkan komitmen dalam melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan Wali Kota Medan. Hal tersebut dilakukan agar produk hukum tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta muatan yang tercantum dalam aturan mudah untuk dipahami oleh masyarakat bertempat di ruang rapat lantai 4, Senin 8 Desember 2025.

Rancangan peraturan Wali Kota Medan yang dibahas diantaranya Pencabutan Peraturan Wali Kota Medan no. 17 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SDM melalui penggunaan tenaga ahli daya dan Penyelengaraan Perparkiran.

“Ke 2 Rancangan Peraturan Wali Kota Medan ini telah dilaksanakan Harmonisasi dan akan disampaikan Hasil Analisis Konsepsi oleh Tim Perancang Kantor Wilayah,” ucap Perancang Undang - Undang Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Sumut, Yuli Rosdiana Sitorus.

“Keterlibatan tim perancang dalam proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Medan ini sebagai jembatan agar sebelum regulasi ini resmi diundangkan dan berlaku umum bagi masyarakat dan diharapkan menjadi salah satu bentuk pembinaan dalam bidang program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumut guna mempererat kerja sama dan koordinasi dalam fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah ke arah yang lebih baik lagi,” tutup Yuli Rosdiana Sitorus.

Turut hadir Kadis Perhubungan Pemko Medan dan jajaran, Ketua Tim Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Kota Medan dan Bagian Hukum Sekda Kota Medan.

(Humas/MBD)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyalurkan bantuan “Kemenkum Peduli” bagi pegawai yang terdampak banjir di lingkungan Kanwil. Penyaluran ini dilakukan sebagai respons atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir, yang berdampak langsung pada kondisi tempat tinggal dan aktivitas pegawai. Situasi tersebut mendorong keluarga besar Kemenkum untuk bergerak cepat memberikan dukungan nyata sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap aparatur yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana, Sabtu (06/12/2025). 

Bantuan ini merupakan dukungan langsung dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum, serta seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Melalui bantuan tersebut, keluarga besar Kementerian Hukum berharap dapat meringankan beban pegawai yang terdampak banjir dan membantu pemulihan awal kondisi mereka. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian pimpinan pusat yang telah memberikan dukungan nyata bagi pegawai di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa bantuan ini bukan hanya bentuk respon cepat atas bencana, tetapi juga wujud sinergi dan kebersamaan di lingkungan Kementerian Hukum. 

Proses penyaluran bantuan telah dilakukan secara tertib, mulai dari pendataan pegawai terdampak hingga penyerahan yang didokumentasikan secara resmi beserta tanda terima. Kanwil memastikan bahwa seluruh bantuan disalurkan tepat sasaran dan diterima sepenuhnya oleh pegawai yang membutuhkan, sehingga kehadiran “Kemenkum Peduli” benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemulihan awal kondisi mereka.

Melalui program “Kemenkum Peduli”, Kanwil Kemenkum Sumut berharap semangat solidaritas antar pegawai semakin kuat dan dapat membantu mempercepat pemulihan pegawai yang terdampak banjir. Program ini juga menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan empati antar pegawai merupakan modal penting dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus memperkuat budaya organisasi yang saling mendukung dalam keluarga besar Kemenkum.








(Humas/arran)