Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Ignatius Mangantar Tua Silalahi dijadwalkan menerima kunjungan kerja dari anggota DPD RI Perwakilan Sumatera Utara. Pertemuan ini berlangsung pukul 09.00–10.00 WIB di kantor Kanwil Kemenkum Sumut, sebagai bagian dari agenda koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan di daerah, Jumat (13/06/2025).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari mandat konstitusional anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (3) serta Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014. Dalam masa sidang V tahun 2025–2026 ini, anggota DPD RI ingin menampung aspirasi daerah melalui sinergi dengan instansi vertikal, termasuk Kanwil Kemenkum Sumut.

Rapat koordinasi ini akan membahas sejumlah isu strategis, salah satunya terkait implementasi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kepala Kanwil Kemenkum Sumut diharapkan memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam konteks hubungan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berbasis hukum.











(Humas/arran)

Langkat — Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Sumatera Utara menetapkan Kampung Batik Brandan sebagai Kawasan Karya Cipta dan menyerahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk dua warisan budaya Langkat, yakni Halua dan Tari Inai, Kamis (12/06/2025).

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, kepada Bupati Langkat, Syah Afandin. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Kemenkum terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan aspek hukum dan ekonomi kreatif masyarakat daerah.

Kampung Batik Brandan dikenal sebagai sentra batik tradisional dengan motif yang merefleksikan kekayaan alam dan identitas masyarakat pesisir Langkat. Penetapan sebagai Kawasan Karya Cipta memberikan perlindungan hukum kolektif terhadap karya para pengrajin dan mendorong peningkatan daya saing produk budaya lokal.

Selain itu, pencatatan Halua dan Tari Inai sebagai Kekayaan Intelektual Komunal menandai komitmen negara dalam mengakui dan melindungi ekspresi budaya tradisional. Melalui skema ini, Kemenkum juga memberikan fasilitasi pendaftaran hak cipta, pelatihan, serta promosi lintas sektor.

Bupati Langkat menyambut baik penetapan ini dan menegaskan dukungan penuh terhadap pelestarian budaya serta pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. “Pengakuan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan memasarkan warisan budaya Langkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui program ini, Kemenkum tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan, fasilitasi pendaftaran hak cipta, promosi, hingga kolaborasi lintas sektor. Inisiatif ini sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya dan menjadikan warisan lokal sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

(Humas/ngga)

Sibolga – Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara terus mendorong percepatan legalitas badan usaha koperasi di daerah. Hal ini ditunjukkan dengan langkah koordinatif yang dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sumut, Bapak Sahata Marlen Situngkir bersama tim,  melakukan pertemuan dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sibolga, Ibu Megawati, S.H, Selasa (10/06/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumut meminta uraian mendalam mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan pembuatan akta Koperasi Merah Putih, khususnya di wilayah desa-desa di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan riil di lapangan agar dapat dirumuskan solusi bersama yang efektif dan aplikatif.

Kemenkum Sumut juga mendorong keterlibatan aktif para notaris dalam mempercepat proses legalisasi koperasi. Diharapkan, dengan percepatan ini, koperasi-koperasi yang terbentuk dapat segera beroperasi dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, sejalan dengan program prioritas nasional dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut)  menjadi garda terdepan dalam menginventarisir dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten/Kota se-Sumut demi tercapainya target 6.110 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal ini dipertegas dalam rapat koordinasi daring yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Rabu (11/06/2025). 

Kanwil Kemenkum Sumut diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir secara proaktif memberikan solusi atas kendala yang muncul di lapangan. Terkait isu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Sahata menegaskan rujukan pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. Lebih lanjut, dalam mengatasi permasalahan ketersediaan Notaris yang tidak merata, Kanwil Kemenkum Sumut telah berkoordinasi langsung dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan mendorong Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk menjalin komunikasi intensif dengan pengurus INI setempat. Peran aktif Kemenkum Sumut ini menjadi kunci dalam memastikan setiap desa memiliki akses yang sama terhadap pelayanan notaris.

Tak berhenti sampai di situ, Kanwil Kemenkum Sumut juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap daerah atau desa yang belum terdaftar di Aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU). Melalui koordinasi berkelanjutan dengan Direktur Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kemenkum Sumut berupaya keras untuk mempercepat proses pendaftaran nama-nama desa yang terkendala. Langkah strategis ini mencerminkan dedikasi Kanwil Kemenkum Sumut dalam memastikan kelancaran dan akuntabilitas seluruh proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut.

(Humas/arran)

Sibolga - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng), Erwin Hotmansah Harahap, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM Tapanuli Tengah, Samrul Hutabarat, dalam rangka membangun sinergitas untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Tapanuli Tengah, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Tapanuli Tengah. (10/06/25)

Pada kesempatan ini Kakanwil Ignatius menyampaikan bahwa program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan atensi Bapak Presiden RI sebagaimana Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kakanwil berkolaborasi mendorong dan menyukseskan pembentukan KDMP di Tapanuli Tengah, dimana saat ini dari 215 Desa di Tapanuli Tengah masih 6 KDMP yang terbentuk.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Tapteng juga mengundang para Notaris untuk hadir langsung membahas pembentukan KDMP. Beliau menyampaikan bahwa di Tapteng, masih terdapat kendala dan hambatan di masyarakat pada saat musyawarah desa (musdes), dan meminta Kadis Koperasi UKM untuk mempercepat pembentukan KDMP serta menyampaikan bahwa Pemkab Tapteng akan turun kelapangan.

"Seluruh Notaris dapat membuat Akta Koperasi, tidak harus Notaris yang berstatus NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi). Jika nanti ada hambatan dalam pengesahan AHU terkait nama Desa , saya siap berkoordinasi dengan Ditjen AHU. Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dilakukan percepatan pembentukan KDMP di Kabupaten Tapanuli Tengah.", tutup Kakanwil.

Setelah melakukan audiensi, Kakanwil juga menyempatkan diri untuk menghadiri pelantikan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana yang dilantik menjadi Kabag Hukum ialah Ali Marwan, Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkum Sumut. Hal ini menunjukkan sinergi antara Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah.