JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar pertemuan dengan pengurus Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) untuk membahas mekanisme dan skema pembayaran royalti lagu dan/atau musik bagi lembaga penyiaran radio. Pertemuan berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Jakarta di kantor LMKN, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun kesepahaman antara regulator dan pelaku industri penyiaran. Ia menegaskan, LMKN terbuka terhadap masukan dari asosiasi radio untuk menemukan skema pembayaran royalti yang lebih adil dan realistis.

“LMKN butuh masukan dan saran dari pengurus PRSSNI agar dapat mengambil langkah yang tepat dan strategis ke depan terkait pembayaran royalti,” ujar Andi Mulhanan.

LMKN berharap hasil diskusi ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan tarif yang tidak hanya berpihak pada pencipta lagu dan musisi, tetapi juga memperhatikan kondisi finansial lembaga penyiaran radio di seluruh Indonesia.

Komisioner LMKN, M. Noor Korompot, menegaskan bahwa penghargaan terhadap hak ekonomi dan hak moral para pencipta lagu harus tetap dijalankan, meski banyak pengelola radio saat ini menghadapi tekanan ekonomi.

“Pengelola radio saat ini memang dalam kondisi yang miris dari sisi omset, namun LMKN meminta agar penghargaan hak komersial dan hak moral wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kebijakan tarif royalti sesuai PP No 56 tahun 2021,” kata Noor Korompot.

Ia menambahkan, LMKN menerima usulan dari pihak radio agar tarif royalti ditinjau kembali, namun penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan secara serta-merta.

"Peninjauan kembali membutuhkan waktu dan analisis data yang jelas. Tarif yang rasional harus diukur dari banyak parameter, termasuk laporan pajak yang menunjukkan omzet usaha setahun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PRSSNI, M. Rafiq, menyambut baik langkah LMKN membuka ruang dialog dengan pelaku industri radio. Ia menjelaskan bahwa sejak 1989, asosiasi radio swasta telah membayar royalti kepada pencipta lagu dan musisi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI).

“Asosiasi Radio Swasta berdiri pada 1974, memiliki 546 anggota di 153 kota di Indonesia. Dan kami membayar royalti musik dan lagu sejak 1989 melalui KCI,” kata Rafiq.

Namun, menurutnya, persoalan muncul ketika pemerintah menetapkan tarif royalti tanpa melibatkan PRSSNI. Akibatnya, muncul kebuntuan dalam mekanisme penagihan royalti di sektor penyiaran radio.

Rafiq juga mengusulkan skema baru berdasarkan kategori radio: kategori A sebesar Rp1,5 juta per tahun, kategori B Rp1 juta per tahun, dan kategori C Rp500 ribu per tahun.

“Format radio di Indonesia sangat beragam. Ada yang memutar musik, ada yang fokus pada berita. Bahkan, beberapa radio di Jawa Tengah hanya menyiarkan musik wayang,” ujarnya.

Pertemuan antara LMKN dan PRSSNI itu diharapkan menjadi awal dari terbentuknya kebijakan baru yang lebih proporsional, melindungi hak pencipta, sekaligus menjaga keberlanjutan industri radio nasional. (*)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memberikan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam kegiatan Pelatihan Standarisasi dan Sertifikasi Produk bagi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Balatkop UPTD PLUT, Jalan Jenderal Gatot Subroto Gg. Koperasi No. 02, Medan, Kamis(30/10/2025).

Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing tinggi serta memahami pentingnya perlindungan hukum atas hasil karya dan produk yang mereka hasilkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM mampu memanfaatkan instrumen hukum dalam mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Sahata Marlen Situngkir, hadir sebagai narasumber utama. Ia menekankan bahwa pendaftaran merek dagang bukan hanya identitas produk, tetapi juga aset ekonomi yang bernilai tinggi. “Selain meningkatkan nilai jual melalui brand yang terdaftar, pendaftaran merek juga memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM,” ujar Sahata Marlen. Beliau menambahkan bahwa pendaftaran merek membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya ke tingkat yang lebih maju dan berdaya saing global.

Sebagai bentuk dukungan teknis, Kanwil Kemenkum Sumut juga memberikan pelatihan langsung tentang pembuatan akun dan prosedur pendaftaran HAKI yang dipandu oleh Analis Kekayaan Intelektual Moon Ika Susanty dan Sarjani Pasaribu. Para peserta mendapatkan bimbingan praktis agar dapat segera mengajukan pendaftaran merek secara mandiri melalui sistem online DJKI (dgip.go.id). Antusiasme peserta yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan menunjukkan tingginya minat pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum di bidang usaha.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui edukasi dan pendampingan di bidang hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual, sebagai fondasi penting menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan usaha di era persaingan global.










(Humas/arran)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memfasilitasi Rapat Mediasi dan Konsultasi Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di lingkungan DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumut dan DPRD Kabupaten Asahan untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah sejalan dengan ketentuan hukum nasional, Kamis (30/10/2025).

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eka Nam Sihombing, dan dihadiri oleh jajaran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Asahan beserta unsur pimpinan dan kelompok pakar. Kegiatan ini membahas langkah-langkah penyusunan Propemperda, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan, guna menciptakan regulasi daerah yang terarah dan berdaya guna.

Dalam diskusi, Kanwil Kemenkum Sumut memberikan pendampingan normatif dan teknis, memastikan agar penyusunan Propemperda tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap selaras dengan arah pembangunan nasional. Selain itu, pembahasan juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan yang dihasilkan.

Kegiatan mediasi dan konsultasi ini menjadi ruang bagi DPRD Kabupaten Asahan untuk memperoleh masukan strategis dalam merancang program legislasi daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, DPRD dan Kanwil Kemenkum Sumut berupaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Utara menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan produk hukum yang harmonis, implementatif, dan berpihak kepada kepentingan publik, sesuai dengan prinsip hukum nasional dan arah kebijakan pembangunan daerah.





(Humas/arran)

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bergerak cepat mendukung percepatan pembangunan di daerah melalui penguatan regulasi. Pada Kamis, 30 Oktober 2025, Kanwil Kemenkum Sumut sukses menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pertemuan penting ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang akan ditetapkan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya, sekaligus mencegah timbulnya produk hukum daerah yang disharmoni, (Kamis, 30 Oktober 2025).

Acara yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara ini dihadiri langsung oleh perwakilan kunci dari Pemerintah Kabupaten Asahan, termasuk Sekretaris Bapeda, Kepala Bagian Hukum, dan jajaran dari Badan Pendapatan Daerah serta Badan Keuangan. Selain Ranperda tentang pajak dan retribusi, rapat harmonisasi ini juga membahas tiga Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) lainnya, yaitu terkait Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Perjalanan Dinas, dan Tata Cara Penyewaan Barang Milik Daerah. Keempat rancangan ini sangat vital dan akan segera disahkan untuk menjadi acuan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Bapak Agus Pranoto, S.H., menyampaikan bahwa regulasi ini sangat mendesak dan diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Asahan. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sumut, yang dipimpin oleh Perancang Ahli Madya, Fauzi Iswahyudi, kemudian memaparkan hasil harmonisasi yang telah disesuaikan secara cermat, berpedoman pada Permenkumham dan Kepmenkumham yang berlaku.

Proses harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan semua peraturan di Asahan memiliki landasan hukum yang kuat, teknis penyusunan yang benar, dan mendukung program-program pembangunan daerah tanpa kendala hukum di masa depan. Kegiatan Rapat Harmonisasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara, menandai rampungnya proses verifikasi dan penyelarasan peraturan daerah yang krusial ini. Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

(Humas/MBD)

Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menjadi narasumber dalam acara Festival Kabar Baik Regional Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan membangun literasi masyarakat di bidang hukum dan pelayanan publik, Kamis (30/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sumut menyampaikan materi bertema “Mengenal Lebih Dekat Layanan Kementerian Hukum”. Ia memperkenalkan beragam layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi hukum, bantuan hukum, hingga layanan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran Kemenkum sangat penting agar setiap warga dapat mengakses hak-hak hukumnya dengan mudah dan transparan.

Kakanwil juga memaparkan secara khusus peran unit eselon I di bawah Kementerian Hukum seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Badan Strategi Kebijakan (BSK), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Melalui pemaparan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendaftaran merek dan hak cipta, penyusunan kebijakan hukum nasional, hingga penguatan kesadaran hukum di masyarakat.

Usai memberikan paparan, Kakanwil berkesempatan mengunjungi stand pameran Kementerian Hukum yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kunjungan itu, beliau meninjau berbagai produk layanan publik, terutama yang berhubungan dengan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek, perseroan perorangan, dan rahasia dagang. Kehadiran stand ini menjadi sarana edukatif bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, untuk lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan usaha mereka.







(Humas/arran)