Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pematangsiantar bertempat di ruang rapat 1 lantai 3 Kanwil, Kamis 12 Maret 2026.

Agenda utama rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN).

Rapat dibuka oleh Perancang Undang - Undang Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Sumut, Yuli Rosdiana Sitorus. Dalam sambutannya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut memberikan sejumlah masukan konstruktif terhadap masing-masing Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa rancangan perlu penyesuaian berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Berbagai saran, masukan, dan koreksi disampaikan guna memastikan rancangan peraturan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta sejalan dengan sistem hukum nasional.

Seluruh peserta rapat, baik dari perangkat daerah Kota Pematangsiantar maupun tim teknis Kanwil Kemenkum Sumut, menyambut baik proses harmonisasi tersebut. Diskusi berjalan produktif dan kolaboratif, menghasilkan kesepahaman mengenai perbaikan teknis maupun substantif yang perlu dilakukan sebelum Ranperda ditetapkan. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kemenkum untuk memperkuat kualitas legislasi di tingkat daerah.

Kegiatan harmonisasi ini ditutup dengan penyusunan surat penyampaian hasil harmonisasi yang memuat rangkuman pembahasan dan rekomendasi perbaikan. Hasil tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya mewujudkan produk hukum daerah yang tertib, harmonis, dan berkualitas

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, disepakati bahwa akan dilakukan penyempurnaan terhadap materi muatan melalui pembahasan pasal demi pasal, dengan memperhatikan seluruh masukan dari peserta rapat untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tepat sasaran dan memiliki kekuatan hukum yang memadai.

Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar beserta jajaran dan Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Pematangsiantar beserta jajaran dan Para Perancang Peraturan Perudang-undangan pada Kanwil Kemenkum Sumut.

Medan – Langkah nyata diambil Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui penguatan regulasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (12/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut ini bertujuan untuk memastikan regulasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Rapat dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Dalam pembukaannya, disampaikan bahwa tahapan harmonisasi adalah kewajiban konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan kepastian hukum sehingga saat diimplementasikan nanti, program jaminan sosial bagi para pekerja di Humbahas tidak menemui kendala birokrasi.

Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumut memberikan perhatian khusus pada aspek kewenangan daerah serta ketepatan bahasa hukum. Masukan diberikan agar draf Ranperda ini lebih presisi dalam mengatur hak dan kewajiban, sehingga mampu memberikan proteksi maksimal bagi tenaga kerja di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Humbahas bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik seluruh masukan tim ahli. Mereka mengakui bahwa fasilitasi dari Kanwil Kemenkum Sumut sangat krusial agar regulasi ini segera siap dibahas di DPRD dan ditetapkan sebagai payung hukum yang sah.

Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian, menandakan bahwa draf peraturan ini telah memenuhi standar legal drafting dan siap menjadi instrumen pelindungan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan.










(Humas/arran)

Medan – Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Work From Anywhere (WFA), cuti bersama, serta libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 H / 2026 M, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Devina Natalia br Tarigan, memberikan pengarahan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut.

Kegiatan pengarahan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam memastikan kesiapan seluruh jajaran menghadapi pelaksanaan WFA dan masa libur nasional agar pelayanan dan operasional kantor tetap berjalan dengan baik.

Dalam arahannya, Devina menekankan pentingnya menjaga kesiapan dan kedisiplinan kerja selama periode pelaksanaan WFA maupun libur nasional. Ia mengingatkan seluruh petugas untuk memastikan kondisi kantor tetap aman dan tertib, termasuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, memantau kondisi ruangan, serta memastikan penggunaan listrik di kantor tetap dalam kondisi terkendali.

Selain itu, ia juga menegaskan agar seluruh pegawai yang bertugas tetap responsif dan sigap dalam menjalankan tugas, terutama apabila terdapat arahan atau kebutuhan pekerjaan dari pimpinan. Pelaksanaan piket juga diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh petugas yang telah ditunjuk.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga citra institusi dengan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang dapat menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan dapat bekerja secara profesional serta memastikan tidak terjadi kejadian menonjol yang berpotensi menjadi sorotan publik.

Melalui pengarahan ini diharapkan seluruh jajaran P3K dan PPNPN Kanwil Kemenkum Sumatera Utara dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga pelaksanaan layanan dan aktivitas kantor tetap berjalan optimal selama periode WFA dan libur nasional.

Labuhanbatu Utara – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang dipimpin oleh Ignatius Mangantar Tua Silalahi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Aula Kantor Camat Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selasa (10/3). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Camat Kualuh Hulu, para Lurah dan Kepala Desa, serta Sekretaris Desa di wilayah Kecamatan Kualuh Hulu.

Dalam sambutannya, Camat Kualuh Hulu, Marulli Tanjung, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa di Kecamatan Kualuh Hulu telah terbentuk 13 Posbankum yang terdiri dari 2 kelurahan dan 11 desa.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sumut, Soraya Azmi Tarigan, memaparkan bahwa seluruh Posbankum Desa/Kelurahan di Indonesia direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 April 2026. Ia juga menjelaskan peran Posbankum dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi kepada masyarakat melalui layanan konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, pendampingan di luar pengadilan, serta layanan rujukan advokat.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab terkait mekanisme pelaporan layanan Posbankum. Di akhir kegiatan, Camat Kualuh Hulu mendorong seluruh Lurah dan Kepala Desa agar aktif menindaklanjuti pelaksanaan serta pelaporan layanan Posbankum sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Medan – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, memimpin rapat percepatan realisasi anggaran bersama Tim Bidang Kekayaan Intelektual dan Bendahara pada Rabu, 11 Maret 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Kekayaan Intelektual agar realisasi anggaran dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara Bidang Kekayaan Intelektual dengan Bendahara dalam mengelola dan merealisasikan anggaran. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik serta mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Ia juga menyampaikan bahwa percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap unit kerja diharapkan dapat melakukan perencanaan kegiatan secara matang serta memastikan seluruh proses administrasi dan pertanggungjawaban anggaran berjalan dengan tertib.

Selain membahas strategi percepatan realisasi anggaran, rapat tersebut juga menjadi forum diskusi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Kekayaan Intelektual, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun administrasi keuangan.

Melalui rapat ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara Tim Bidang Kekayaan Intelektual dan Bendahara dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan lebih optimal serta mendukung tercapainya target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.