Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Ahli Madya yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur guna mendukung kinerja organisasi yang profesional dan adaptif terhadap tantangan tugas ke depan, Rabu (11/02/2026).

Kegiatan penilaian kompetensi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penilaian kompetensi teknis menjadi instrumen penting untuk memetakan kemampuan aparatur secara objektif, sehingga pengembangan SDM dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Melalui penilaian kompetensi ini, kita dapat mengetahui secara jelas di mana letak kekuatan dan kekurangan setiap pejabat. Hasilnya akan menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan kompetensi, agar peningkatan kapasitas aparatur benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tuntutan organisasi,” ujar Sunu Tedy Maranto.

Peserta dari Kanwil Kemenkum Sumatera Utara mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara daring dengan tertib dan antusias. Penilaian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi teknis pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan SDM aparatur yang unggul, kompeten, dan berintegritas, sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.









(Humas/arran)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyelenggarakan Pelatihan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara Gelombang III yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (02/10/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan paralegal yang profesional dan memiliki pemahaman hukum yang memadai dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Dalam sambutannya, Ferry menyampaikan bahwa pelatihan paralegal memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya yang mampu memberikan pendampingan hukum secara tepat, efektif, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari berbagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktik pendampingan hukum.

Pelatihan ini diikuti oleh 287 peserta yang berasal dari Posbankum desa/kelurahan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran dan diskusi, yang mencerminkan semangat untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Melalui pelatihan ini, paralegal diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pedesaan, sehingga akses terhadap keadilan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Medan — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pemaparan inovasi digitalisasi penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) melalui Zoom Meeting, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan digitalisasi administrasi pemerintahan, khususnya dalam proses penyusunan, penelitian, dan reviu RKA-K/L di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara tersebut diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan pelaksana yang terlibat langsung dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran. Pemaparan dilakukan secara daring oleh tim dari Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk kolaborasi dan berbagi praktik baik antarunit kerja.

Dalam pemaparannya, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menjelaskan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses administrasi RKA-K/L. Digitalisasi ini mencakup pengelolaan dokumen secara terintegrasi, percepatan proses penelitian dan reviu anggaran, serta peningkatan akurasi dan transparansi data perencanaan.

Inovasi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi modern yang menuntut pelayanan cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, penerapan sistem digital dalam pengelolaan RKA-K/L dinilai sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital yang terus didorong oleh Kementerian Hukum.

Kegiatan pemaparan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta menyampaikan berbagai masukan serta ketertarikan untuk mengadopsi inovasi yang telah dipaparkan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi antar kantor wilayah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis digital di lingkungan Kementerian Hukum.







(Humas/arran)

MEDAN – Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara saat seluruh pegawai berkumpul dalam acara Punggahan dan Tausiyah menyambut bulan suci Ramadan, Selasa (10/02/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan utama ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus mempersiapkan batin seluruh jajaran sebelum memasuki bulan penuh berkah.

Dalam acara tersebut, Ustadz H. Ibnu Jarot Jauhari, M.Pd, hadir memberikan tausiyah yang menyejukkan hati bagi seluruh pegawai. Beliau menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan waktu terbaik untuk melakukan "pembersihan diri" dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Dengan gaya penyampaian yang ringan namun mendalam, beliau mengajak seluruh jajaran Kemenkum Sumut untuk menjadikan puasa sebagai sarana melatih kesabaran dan kejujuran yang nantinya akan berdampak positif pada integritas kerja di kantor.

Topik utama yang diangkat dalam tausiyah tersebut adalah peningkatan keimanan sebagai modal utama dalam melayani masyarakat. Ustadz Ibnu Jarot mengingatkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, sehingga niat yang tulus harus senantiasa dijaga. Menjelang Ramadan, seluruh pegawai didorong untuk saling memaafkan dan membersihkan hati agar setiap tugas pelayanan hukum yang dijalankan selama bulan puasa tetap maksimal dan bernilai pahala.

Kegiatan Punggahan ini ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah sebagai simbol kesiapan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sumut menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Semangat spiritual yang dibangun dalam acara ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi masing-masing pegawai, tetapi juga mampu menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan penuh berkah. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, semoga setiap langkah pelayanan kita menjadi amal jariyah yang tak terputus.

(Humas/MBD)

Medan – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ibu Kortini JM Sihotang, mengikuti Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah Provinsi Sumatera Utara Angkatan I Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/2/2026).

Sidang PIPA tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, DR. Illyan Chandra Simbolon, S.STP, M.SP. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan proses pengangkatan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sidang ini, Tim PIPA membahas tujuh permohonan izin pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat dari berbagai daerah di Sumatera Utara, yakni tiga pemohon dari Kota Pematang Siantar serta masing-masing satu pemohon dari Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan secara menyeluruh, seluruh permohonan tersebut disetujui oleh Tim PIPA. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ibu Kortini JM Sihotang, menyampaikan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses yang transparan, akuntabel, dan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.

Melalui keikutsertaan dalam Sidang Tim PIPA ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus berkomitmen mendukung upaya perlindungan hak-hak anak dan keluarga, sekaligus memastikan setiap proses pengangkatan anak berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan.