Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti Rapat Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel yang diselenggarakan Kementerian Hukum pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini membahas implementasi pola kerja fleksibel di lingkungan Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, dan Balai Pelatihan Hukum, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum tersebut diawali dengan sambutan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti. Dalam forum ini, seluruh kantor wilayah dan unit kerja diminta menyampaikan pandangan serta pengalaman terkait pelaksanaan Work From Anywhere (WFA), termasuk berbagai tantangan yang dihadapi di daerah. Secara umum, penerapan WFA dinilai tidak berdampak pada penurunan layanan publik, meskipun dari sisi efisiensi anggaran masih memerlukan penyempurnaan.

Sejumlah kendala disampaikan, terutama terkait penggunaan gedung dan fasilitas yang masih berbagi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi maupun unit kerja lain. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi menegaskan perlunya pembahasan lanjutan bersama pihak terkait guna merumuskan langkah yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina Natalia Tarigan, menyampaikan bahwa pengawasan dan koordinasi tetap berjalan optimal meskipun dalam skema kerja fleksibel. Program “Kakanwil Menyapa” tetap dilaksanakan secara daring, pelayanan masyarakat dilakukan melalui sistem piket, serta koordinasi dengan Forkopimda terus dijaga guna memastikan layanan publik tetap hadir dan responsif.

Selain membahas WFA, rapat juga menyoroti efektivitas penerapan kebijakan flexy time. Seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan berdampak langsung terhadap kinerja serta tunjangan pegawai. Melalui evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap kebijakan pimpinan, sekaligus memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian pola kerja.







(Humas/arran)

Medan – Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan seluruh lembaga publik untuk melayani dalam hal informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut. (03/02/2026)

Dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ignatius Silalahi yang menyampaikan bahwa pengelolaan dan pemberian informasi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu kita harus mengetahui informasi apa yang bisa dipublikasikan dan apa yang tidak, serta dipastikan data tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Saya berharap rekan-rekan semua dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam rangka penyusunan DIP dan DIK ini sehingga kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang penting ke publik”, tutup Kakanwil Kemenkum Sumut Ignatius.

DIP dan DIK merupakan instrumen penting untuk mempertahankan predikat “Informatif”. DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses publik, meskipun publik mengajukan permohonan informasi. Tersedianya DIP dan DIK akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menghindari potensi sengketa informasi, semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, beserta tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kanwil Kemenkum Sumut.

MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan benar dan transparan demi kepentingan layanan masyarakat melalui penguatan sistem keuangan digital, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, memberikan instruksi langsung kepada para pengelola keuangan di Bidang Kekayaan Intelektual dan AHU agar mengutamakan kejujuran dan ketepatan dalam bekerja.(03/02/2026)

Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pengelolaan uang negara yang terbuka dan serba digital akan menutup celah pungutan liar atau penyimpangan. Dengan sistem yang rapi, masyarakat yang mengurus pendaftaran merek, hak cipta, maupun layanan badan hukum akan mendapatkan kepastian pelayanan yang lebih cepat dan bersih. Hal ini merupakan bagian dari janji instansi untuk menjaga kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah.

Beliau juga mengingatkan bahwa target kinerja bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata manfaat yang harus dirasakan oleh warga Sumatera Utara. Penataan keuangan yang akuntabel memastikan seluruh program layanan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat luas dapat berjalan tanpa hambatan biaya atau birokrasi yang berbelit. Integritas petugas di balik layar menjadi kunci utama agar pelayanan publik tetap prima dan profesional.

Sebagai penutup, beliau meminta seluruh jajaran untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melalui tata kelola yang modern. Fokus utama dari perbaikan sistem ini adalah untuk memastikan rakyat mendapatkan hak layanannya secara maksimal tanpa ada keraguan terhadap transparansi anggaran. Komitmen ini diharapkan menjadikan Kemenkum Sumut sebagai instansi yang benar-benar bersih dan melayani sepenuh hati.

(Humas/MBD)

Medan – Upaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih bermutu serta program bantuan sosial yang tepat sasaran terus diperkuat melalui rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Kegiatan ini membahas dua ranperda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Dua ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dan perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Harmonisasi dilakukan guna memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta memiliki kejelasan norma dan arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting agar peraturan daerah tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Regulasi yang baik, menurutnya, harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil juga menyoroti pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemahaman terhadap sistem hukum nasional semakin baik dan mendorong budaya hukum yang lebih berkeadilan.

Perhatian khusus turut diberikan pada optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari dukungan terhadap penerapan restorative justice. Pendekatan ini mendorong penyelesaian persoalan hukum secara musyawarah dan pemulihan, sehingga tidak semua perkara harus berujung pada proses litigasi di pengadilan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen menghadirkan regulasi yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ia menilai pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Sumut sangat penting untuk memastikan ranperda yang disusun memiliki kualitas substansi yang baik serta implementatif.

Dalam pembahasan substansi, ranperda sistem kesehatan diarahkan pada penguatan kebijakan menuju Universal Health Coverage (UHC) Premium, termasuk penjaminan mutu layanan serta penetapan standarisasi pelayanan kesehatan di Kota Medan. Sementara itu, ranperda penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penguatan sinergi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ketepatan sasaran bantuan.

Melalui proses harmonisasi ini, kedua ranperda diharapkan semakin matang sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan daerah yang responsif, berkeadilan, dan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Medan.

MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Utara terus memperkuat langkah strategis dalam melindungi aset ekonomi kreatif daerah melalui kunjungan koordinasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (03/02).

Kunjungan yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini Sihotang disambut baik Sekretaris Dinas Koperindag dan ESDM Provsu Yosi Sukmono bersama jajarannya. Pertemuan ini difokuskan pada percepatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) serta penguatan merek bagi produk-produk unggulan asli Sumatera Utara.

Hingga awal Februari 2026, Kanwil Kemenkum Sumut tengah gencar mematangkan koordinasi KI untuk mengejar target triwulan pertama, terutama dalam mendorong pendaftaran Merek Kolektif bagi kelompok usaha daerah. Sinergi dengan Disperindag ESDM menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi produk UMKM yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum memiliki perlindungan hukum tetap.

Beberapa poin utama yang disinergikan dalam pertemuan tersebut meliputi fasilitasi pendaftaran merek dengan memberikan kemudahan akses bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan merek dagang guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Selain itu Kanwil Kemenkum juga mengoptimalisasi merek Kolektif yaitu dengan mendorong asosiasi pengrajin dan pelaku usaha daerah untuk mendaftarkan merek bersama (kolektif) guna memperkuat identitas komunal produk khas Sumut di pasar global.

Kortini menekankan bahwa perlindungan KI bukan sekadar formalitas administratif, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. "Dengan merek yang terdaftar secara resmi, produk Sumut memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dan perlindungan hukum yang kuat saat bersaing di kancah nasional maupun internasional," tegasnya.

Sekretaris Disperindag dan ESDM Sumut Yosi menyambut positif inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus mendata produk-produk potensial yang akan diajukan pendaftarannya melalui layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang kini semakin mudah diakses secara online.