Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus menunjukkan komitmen dalam mendukung penyusunan regulasi daerah yang berkualitas. Kanwil Kemenkum Sumut melaksanakan kegiatan Harmonisasi 6 Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) Binjai yang berlangsung di Aula Kanwil, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Selasa (15/07/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai beserta jajaran, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumut. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan amanat dari Permenkumham Nomor 2 Tahun 2024 dan bagian dari sinergi antara Kanwil dan Pemerintah Daerah sebagai stakeholder.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dan disharmoni dalam regulasi daerah, serta dapat mewujudkan produk hukum yang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan kebutuhan masyarakat. Kepala BPKPD Binjai turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sumut dan berharap hasil harmonisasi menjadi dasar hukum yang kuat dan efektif untuk pelaksanaan kebijakan di Kota Binjai.

Adapun enam Ranperwal yang dibahas meliputi: Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Perhitungan Nilai Sewa Reklame, serta Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Tim Perancang memberikan sejumlah masukan teknis, termasuk pentingnya menghindari pengulangan isi peraturan yang lebih tinggi dan cukup merujuk secara eksplisit.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Harmonisasi dan penyusunan Surat Penyampaian Hasil Harmonisasi yang dilampiri dokumen enam Ranperwal Binjai yang telah disempurnakan. Sinergi ini menjadi bukti nyata peran aktif Kemenkum Sumut dalam membangun regulasi yang harmonis, fungsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat daerah.

(Humas/Ngga)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat akses keadilan di daerah dengan melaksanakan kegiatan Seleksi Peacemaker Justice Award 2025 Tingkat Provinsi pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dan dihadiri oleh jajaran strategis seperti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumut, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumut.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa seleksi ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Peacemaker Training Angkatan I dan II, yang telah diikuti oleh 35 peserta dari Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 peserta telah menyampaikan laporan aktualisasi, yang selanjutnya akan dinilai oleh Panitia Seleksi Daerah sebelum diteruskan ke tingkat nasional.

Nantinya, hanya 10% peserta terbaik secara nasional yang akan direkomendasikan untuk menerima Anugerah Peacemaker Justice Award 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam menyebarluaskan semangat keadilan dan penyelesaian konflik secara damai.

Lebih lanjut, Kakanwil juga menyoroti masih terbatasnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Sumatera Utara. Dari 6.110 desa/kelurahan, baru 172 Posbakum yang terbentuk dan aktif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi, untuk mendukung percepatan pembentukan Posbakum baru guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem hukum yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai di Sumatera Utara.

(Humas/Ngga)

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sumut, Kamis (17/07/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta dihadiri oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain Sekretaris Bappelitbang, Kabid PPEPD, Bagian Hukum Setda, serta tim perancang dan CPNS perancang dari kedua instansi.

Proses harmonisasi dilakukan dengan mengkaji kembali kesesuaian substansi dan teknik penyusunan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan struktur dan legalitas norma dalam Ranperda RPJMD. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kementerian Hukum dalam memastikan bahwa rancangan peraturan daerah memenuhi asas keterpaduan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi, serta penyusunan surat penyampaian resmi disertai dokumen Ranperda yang telah diharmonisasikan. Kanwil Kemenkum Sumut terus berkomitmen memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang akuntabel, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.








(Humas/arran)

Medan, 17 Juli 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyelenggarakan Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Ferry Ferdiansyah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dalam menyusun regulasi yang harmonis dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya, Kepala Bidang PPEPD Bappeda Litbang beserta jajarannya, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya. Turut mendampingi para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Pemaparan teknis disampaikan oleh Tim Perancang Zonasi Kabupaten Deli Serdang. Dalam pembahasan, disarankanbeberapa penyesuaian penting, yaitu penambahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam dasar hukum bagian “Mengingat”, serta penghapusan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) terkait perubahan RPJMD. Harmonisasi ini bertujuan memastikan Rancangan Perda RPJMD selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional serta lebih efektif dan sistematis secara substansi maupun redaksional.

Di akhir kegiatan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh Tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumut. Diharapkan hasil harmonisasi ini dapat memperkuat kualitas dan legitimasi dokumen RPJMD sebagai pedoman arah pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk lima tahun ke depan.

(Humas/MBD)

Medan – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melakukan kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Utara, Rabu (16/07/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Pengwil INI Sumut, Edy Ikhsan, beserta jajaran pengurus dan notaris. Dalam diskusi, dibahas khusus upaya percepatan pembentukan KDMP di Kabupaten Nias Selatan, yang hingga saat ini masih menyisakan 10 desa dari total 6110 desa/kelurahan di Sumut. Kakanwil menekankan bahwa capaian saat ini telah mencapai 6100 koperasi dengan pengesahan dari AHU atau sebesar 99,8%, dan percepatan terhadap sisanya menjadi prioritas mendesak.

Merespons hal tersebut, Ketua Pengwil langsung menghubungi Pengurus Daerah INI Nias Selatan untuk memberikan perhatian penuh dan mempercepat pembentukan KDMP di 10 desa tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Sumut juga menghubungi Sekretaris Daerah Nias Selatan untuk mengoordinasikan dukungan pemerintah daerah, sekaligus mengarahkan notaris setempat agar proaktif melakukan percepatan di lapangan.

Pengwil INI Sumut menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung dari Kanwil Kemenkum Sumut, dan berharap komunikasi serta sinergi ini terus terjalin dalam menjawab tantangan kenotariatan serta mendukung upaya pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Sumatera Utara. Melalui kerja sama ini, diharapkan target 100% pembentukan KDMP dapat segera tercapai secara menyeluruh dan tepat waktu.






(Humas/arran)