Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melalui Tim Kerja Perencanaan, Reformasi Birokrasi dan Pelaporan (PPL) resmi memulai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Panduan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP serta penginputan capaian kinerja melalui aplikasi e-performance, yang diikuti secara daring oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumut sebagai bagian dari agenda nasional untuk memastikan setiap satuan kerja mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata, Rabu (01/04/2026).

Sesuai jadwal yang ditetapkan Sekretariat Jenderal, Tim PPL Kanwil Sumut akan melakukan penginputan data dan penilaian mandiri melalui aplikasi e-performance pada tanggal 1 hingga 5 April 2026. Proses ini menjadi sangat krusial karena hasilnya akan ditinjau kembali melalui penilaian berjenjang oleh tingkat pusat pada 8–9 April 2026 mendatang. Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Sumut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara daring, sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem kerja digital yang terintegrasi. Fokus evaluasi tahun ini mencakup empat komponen utama: Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam arahannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum saat ini telah menunjukkan nilai sebesar 78,54 dengan predikat “BB”. Capaian ini menandakan bahwa implementasi SAKIP sudah masuk dalam kategori "Sangat Baik", yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran serta dukungan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan SAKIP ini juga selaras dengan komitmen Kanwil Kemenkum Sumut dalam mendorong Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui penguatan akuntabilitas kinerja, setiap unit kerja diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sehingga nilai-nilai reformasi birokrasi dapat terimplementasi secara konkret di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyempurnakan sistem yang ada. "Zaman sekarang adalah bagaimana kita membina kolaborasi. Kolaborasi dengan Pusdatin akan menyempurnakan e-Performance kita dengan harapan bukan untuk menyulitkan, tapi mempermudah teman-teman di wilayah agar bekerja secara sistematis, cepat, dan tidak ribet lagi," tegasnya. Melalui sistem New e-Performance, kini tersedia menu Self Assessment yang memungkinkan Kanwil Sumut menilai kualitas kinerjanya sendiri secara transparan sebelum dievaluasi oleh pusat.

Melalui kegiatan ini, Tim PPL Kanwil Kemenkum Sumut berkomitmen untuk tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban pelaporan, tetapi benar-benar memastikan setiap data dukung yang diunggah mencerminkan efektivitas layanan publik yang maksimal bagi masyarakat Sumatera Utara.

(Humas/arran)

Medan — Semangat mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus digaungkan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Hal ini tercermin melalui pengarahan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina Natalia br Tarigan, kepada Petugas Layanan dan Petugas Kebersihan.

Sebagai perpanjangan tangan Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Devina menegaskan bahwa seluruh petugas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan kualitas pelayanan yang prima. Ia mengingatkan agar setiap individu menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penerapan budaya Senyum, Sapa, dan Salam sebagai wujud pelayanan yang humanis dan profesional. Selain itu, setiap petugas juga diharapkan mampu merespons kebutuhan pengguna layanan secara cepat, tepat, dan ramah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin meningkat.

Tidak hanya aspek pelayanan, perhatian terhadap kebersihan lingkungan juga menjadi sorotan. Petugas kebersihan diminta untuk memastikan seluruh area layanan senantiasa dalam kondisi bersih, rapi, dan nyaman, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pelayanan yang representatif.

Pengarahan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat komitmen bersama menuju predikat WBBM. Dengan sinergi dan semangat melayani, Kanwil Kemenkum Sumut optimis mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus mengintensifkan upaya percepatan pelaksanaan pengisian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Tahun 2025 oleh notaris melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan pada Rabu, 01 April 2026, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kortini JM Sihotang, sebagai bagian dari komitmen dalam memastikan seluruh notaris di wilayah Sumatera Utara melaksanakan kewajiban pelaporan PMPJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keterangannya, Kortini menyampaikan bahwa pengisian PMPJ memiliki peran penting dalam mendukung prinsip kehati-hatian dalam pelayanan jasa hukum, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan layanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hingga saat ini, capaian pelaporan PMPJ oleh notaris di Sumatera Utara telah mencapai 72 persen. Capaian tersebut menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih diperlukan percepatan agar seluruh notaris dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara menyeluruh dan tepat waktu.

Melalui kegiatan monitoring ini, dilakukan pula evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh notaris dalam pelaksanaan pengisian PMPJ. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah percepatan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara berharap melalui upaya ini, seluruh notaris dapat segera menyelesaikan kewajiban pengisian PMPJ Tahun 2025. Dengan demikian, sistem pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dapat terus terwujud di wilayah Sumatera Utara.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus mendorong peningkatan legalitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui kegiatan sosialisasi layanan pendaftaran perseroan perorangan yang dilaksanakan di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Sumut, Selasa (31/03/26).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan secara sederhana di Aula kantor merupakan bentuk efisiensi tanpa mengurangi esensi penyampaian materi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam membentuk badan usaha.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Kortini JM Sihotang, selaku ketua pelaksana. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, terkait kemudahan pendirian perseroan perorangan serta manfaatnya dalam mendukung pengembangan usaha.

“Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi bagi pelaku usaha, baik yang sudah maupun yang belum mendaftarkan perseroan perorangan, serta memperkuat sinergitas dengan akademisi dan stakeholder terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan bahwa model perseroan perorangan telah lebih dulu diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Jepang. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghadirkan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memiliki badan hukum secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau.

Ia menambahkan, dengan biaya pendirian sekitar Rp50.000 serta tanpa memerlukan struktur organisasi yang kompleks seperti perseroan terbatas, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mandiri dan berkembang secara profesional. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, khususnya dalam pengisian formulir perpajakan dan kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan data, pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, target pembentukan perseroan perorangan di Sumatera Utara mencapai sekitar 2 juta unit. Namun hingga saat ini, realisasi baru mencapai 11.246 unit atau masih di bawah 15 persen.

Sementara itu, narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyampaikan bahwa secara nasional, hingga Maret 2026 jumlah perseroan perorangan yang telah terdaftar mencapai 308.680 badan usaha.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Ditjen AHU, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara, Ditjen Pajak Sumut I, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Hadir pula perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang memahami pentingnya legalitas usaha dan terdorong untuk mendaftarkan perseroan perorangan sebagai langkah awal menuju usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

Medan – Mengawali masa kerja setelah cuti bersama dan libur Hari Raya Idulfitri, Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan rapat penguatan tugas, fungsi, dan kinerja untuk periode April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Soepomo Lt.V, Senin (30/03/2026).

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Devina Natalia Br Tarigan, dan dihadiri oleh para Ketua Tim Kerja beserta seluruh pegawai di lingkungan Bagian Tata Usaha dan Umum. Fokus utama pertemuan ini adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja organisasi setelah periode libur panjang.

Dalam agenda tersebut, dibahas koordinasi teknis antar-tim kerja, mulai dari pengembangan manajemen SDM, penyusunan anggaran dan pelaporan, hingga urusan keprotokoleran dan humas. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh target kinerja di bulan April dapat berjalan sesuai rencana dan tetap akuntabel.

Seluruh pegawai juga diinstruksikan untuk segera menyesuaikan diri dengan aturan atribut kedinasan terbaru, termasuk ketentuan seragam PDH dan pelarangan model lama berpangkat bahu demi menjaga profesionalisme instansi. Di sisi lain, kantor wilayah juga terus mendorong peningkatan kualitas laporan manajerial, seperti SPIP dan LKE, yang akan segera dievaluasi oleh Sekretaris Jenderal pada awal April mendatang.

Tidak hanya urusan internal, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada layanan publik menjadi fokus guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, seluruh jajaran diajak untuk lebih aktif mendukung publikasi digital kantor guna memperbaiki citra instansi di mata masyarakat luas.

Melalui rapat penguatan ini, Bagian Tata Usaha dan Umum berkomitmen untuk langsung mengakselerasi berbagai tugas administratif dan pelayanan internal guna mendukung kelancaran operasional Kantor Wilayah secara keseluruhan pasca libur hari raya.










(Humas/arran)