Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerjanya. Hal ini ditegaskan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta Survei Integritas yang dilaksanakan di Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan, Kamis (05/03/2026).
Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah. Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala BHP Medan, Syafriadi Lubis, beserta jajaran pejabat struktural dan pegawai. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas layanan yang telah diberikan BHP Medan kepada masyarakat selama ini.
Dalam sesi paparan, pihak BHP Medan menyajikan data terkait pelaksanaan survei SPAK, SPKP, dan Survei Integritas sebagai instrumen utama dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Selain menyampaikan capaian positif, Kepala BHP Medan juga memaparkan sejumlah tantangan teknis yang dihadapi di lapangan, salah satunya adalah strategi dalam meningkatkan partisipasi responden agar data yang diperoleh semakin akurat dan representatif.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Monev Kanwil Kemenkum Sumut melakukan penelaahan mendalam terhadap metodologi pengambilan data. Tim memberikan berbagai masukan strategis, mulai dari teknik pengelolaan data hasil survei hingga cara-cara kreatif untuk mendorong pemanfaatan hasil survei sebagai basis utama perbaikan layanan. Penekanan diberikan pada pentingnya tindak lanjut atas masukan masyarakat agar pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata yang memudahkan masyarakat.
Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan survei di BHP Medan telah berjalan dengan sangat baik dan menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh jajaran BHP Medan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Menutup kegiatan tersebut, tim menegaskan kembali bahwa hasil survei ini merupakan modal penting bagi BHP Medan dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Dengan hasil yang terukur, BHP Medan diharapkan dapat terus berproses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui evaluasi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
(Humas/arran)
