Medan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) menjalin kerjasama strategis dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution dengan penekanan pada sinergi hukum untuk memperkuat pembangunan daerah pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Senin (5/5/25).
Penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dan Kanwil Kemenkum Sumut yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara ini menandai komitmen bersama untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara hukum. Kanwil Kemenkum Sumut memastikan pembangunan daerah berjalan dalam koridor hukum yang kuat dan berkeadilan.
Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang efektif, sebagai fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara hukum di Sumatera Utara.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Sumut dan Kanwil Kemenkumham Sumut, diharapkan pembangunan di Sumatera Utara dapat mencapai visi "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan".
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah pusat, Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, BUMN/BUMD, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan LSM.
(humas/sowat)
