Medan— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menjadi patok banding (benchmarking) oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam pengelolaan sistem informasi jabatan berbasis e-Analisis Beban Kerja (e-ABK), Selasa (03/06/25).
Sebagai wujud pengakuan atas keberhasilan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan benchmarking ke Kanwil Kemenkum Sumut untuk mendalami praktik baik dalam pengelolaan sistem e-ABK. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Anggara Akbar bersama tim, sebagai bagian dari upaya memperkaya referensi dan memperoleh masukan konkret terkait sistem informasi jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Setjen DPR RI.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menerima langsung kunjungan tersebut di ruang kerjanya, didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Syafriadi Lubis. Dalam pemaparannya, Kakanwil menjelaskan bahwa Kanwil Sumut telah berhasil mengimplementasikan sistem e-ABK secara optimal, yang mampu menghasilkan data kebutuhan pegawai secara akurat, efisien, dan berbasis pada beban kerja riil.
"Kami percaya bahwa sistem e-ABK bukan hanya sekadar alat administrasi, tetapi juga peta strategis dalam pengelolaan SDM berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel," ujar Ignatius.
Tim Setjen DPR RI menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi, sinergi, dan semangat kolaboratif dari Kanwil Kemenkum Sumut. Mereka menilai bahwa praktik yang diterapkan Kanwil sangat inspiratif dan dapat menjadi model nasional dalam tata kelola SDM berbasis teknologi.
Kegiatan benchmarking ini tidak hanya memperkuat jejaring antarinstansi pemerintah, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Kanwil Kemenkum Sumatera Utara terus bergerak maju dalam menghadirkan layanan birokrasi yang profesional dan berintegritas, sebagai bagian dari komitmen menuju predikat WBBM.
