Jakarta – Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar Rapat Koordinasi Nasional Untuk Memperkuat dan Memperdalam Pedoman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta penerapan aplikasi Evadata secara daring. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para pejabat tinggi Kemenkum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, serta para analis hukum dan pengelola data. Dalam sambutannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen menekankan pentingnya evaluasi peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan berbasis data.
"Evaluasi peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dari tugas kita untuk memastikan bahwa hukum yang kita buat relevan dan efektif," ujar Min Usihen. "Dengan pedoman 6 dimensi dan aplikasi Evadata, kita dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan akurat."
Sementara itu, aplikasi Evadata adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil evaluasi peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para analis hukum dalam melakukan evaluasi dan menghasilkan laporan yang lebih komprehensif.
Dalam rapat koordinasi ini, para peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai pedoman 6 dimensi dan cara penggunaan aplikasi Evadata. Mereka juga berdiskusi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para analis hukum dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan," ujar Min Usihen. "Dengan evaluasi yang lebih baik, kita dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat."
Di kesempatan yang sama, peserta rapat, Kepala Kantor Wilayah Ignatius Silalahi menyampaikan rapat koordinasi ini merupakan salah satu upaya Kemenkum untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.
"Dengan evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis data, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya" ujar Ignatius Silalahi.
