Medan — Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Medan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Medan tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, 24 September 2025.
Rapat dipimpin oleh Yuli Rosdiana Sitorus, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yang hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Yuli menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berpotensi merugikan warga. Ia juga menegaskan bahwa harmonisasi ini bertujuan mencegah disharmoni hukum dan memastikan program Pemkot Medan sejalan dengan Asta Cita Presiden. Sekretaris Bapenda Medan, T. Roby Chairi, turut mengapresiasi fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumut sebagai bentuk sinergi antar lembaga demi kepentingan publik.
Tim Perancang memaparkan hasil harmonisasi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal. Proses ini mengacu pada Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.PP.02.01-Tahun 2023, serta memperhatikan teknik penyusunan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Penyesuaian ini diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang lebih jelas, adil, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai wajib pajak.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian dan foto bersama seluruh peserta. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pajak yang transparan dan berpihak pada kepentingan warga. Dengan regulasi yang lebih harmonis, masyarakat Medan diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan pelayanan publik yang lebih responsif.
"Setahun Berkerja, Bergerak - Berdampak"
#SetahunBerdampak
#Kemenkumsumut
#KementerianHukum
#KanwilKementerianHukumSumut
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
(Humas/MBD)
