Jakarta – Kegiatan Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan puncak apresiasi bagi para pelaksana program Non Litigation Peacemaker yang telah berkontribusi dalam penyelesaian sengketa di berbagai daerah di Indonesia, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan pentingnya penguatan akses keadilan melalui mekanisme nonlitigasi sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berorientasi pada penyelesaian damai. Menteri juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya peserta program yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengimplementasikan berbagai inovasi penanganan konflik di masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi, serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait, pimpinan tinggi kementerian/lembaga, staf ahli, staf khusus, dan pejabat tinggi lainnya. Rangkaian acara meliputi pembukaan resmi, pemutaran video rangkuman kegiatan PJA, pemaparan praktik penyelesaian sengketa oleh peserta, serta penilaian dan pengumuman Top 10 dan Top 3 Peacemaker Justice Award 2025 oleh Dewan Pakar.
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan Top 3 Peacemaker Justice Award 2025 oleh Menteri Hukum, dilanjutkan keynote speech Ketua Mahkamah Agung RI. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan sebagai penanda komitmen bersama untuk terus memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi di Indonesia.
