Jakarta– Kementerian Hukum menggelar Kick-off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran, efektivitas rencana aksi, serta kualitas pengelolaan RB internal, Selasa (11/03/25).
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkum, Reynhard Silitonga, menyampaikan bahwa kunci sukses pelaksanaan RB terletak pada kolaborasi erat antara Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah, UPT, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/Inspektorat Jenderal. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan persepsi antikorupsi meningkat, pelayanan publik semakin baik, serta capaian kinerja dan tata kelola organisasi semakin optimal.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum, Rahmi Widhiyanti, menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan RB guna meningkatkan indeks RB di tahun mendatang. Ia menekankan perlunya internalisasi dan monitoring berkala di lingkungan kerja masing-masing, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkum, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, beserta jajaran. Para peserta berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian rencana aksi RB melalui Monev RKT setiap triwulan serta memastikan nilai indeks meso dikonfirmasi dengan instansi pembina selama masa sanggah.
Dengan adanya Kick-off Monev RKT RB 2025 ini, Kemenkum semakin meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
