Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menunjukkan komitmennya dalam memperkuat akses keadilan di daerah dengan melaksanakan kegiatan Seleksi Peacemaker Justice Award 2025 Tingkat Provinsi pada Selasa, 15 Juli 2025, bertempat di Aula Kanwil Kemenkum Sumut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dan dihadiri oleh jajaran strategis seperti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumut, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumut.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa seleksi ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Peacemaker Training Angkatan I dan II, yang telah diikuti oleh 35 peserta dari Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 peserta telah menyampaikan laporan aktualisasi, yang selanjutnya akan dinilai oleh Panitia Seleksi Daerah sebelum diteruskan ke tingkat nasional.
Nantinya, hanya 10% peserta terbaik secara nasional yang akan direkomendasikan untuk menerima Anugerah Peacemaker Justice Award 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam menyebarluaskan semangat keadilan dan penyelesaian konflik secara damai.
Lebih lanjut, Kakanwil juga menyoroti masih terbatasnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Sumatera Utara. Dari 6.110 desa/kelurahan, baru 172 Posbakum yang terbentuk dan aktif. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi, untuk mendukung percepatan pembentukan Posbakum baru guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem hukum yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai di Sumatera Utara.
(Humas/Ngga)
