Medan - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) resmi menggelar Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II. Kegiatan ini sekaligus Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Kamis (05/06).
Kepala BPHN, Min Usihen, dalam pembukaan dan laporan kegiatannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 5.008 Posbankum Desa/Kelurahan, 5.777 Paralegal, dan 1.380 Kepala Desa/Lurah dengan tujuan meningkatkan Akses Keadilan yang lebih dekat dan mudah bagi masyarakat, transformasi digital di wilayah Kementerian Hukum dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang terintegritasi, dan menyediakan juru damai yang berkualitas di desa dan kelurahan.
Dalam kata sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas, menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya keadilan itu bukan sekedar satu-satunya tuntutan, namun akses keadilan tersebut merupakan hak bagi seluruh masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian lebih terkhusus kepada masyarakat yang kurang mampu agar lebih mudah mendapatkan akses keadilan. Disampaikan juga bahwa untuk tahun 2025 Kementerian Hukum menargetkan terbentuk 7.000 Posbankum di Desa/Kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Silalahi mengikuti kegiatan secara langsung di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara ini juga diikuti secara zoom/online oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta jajaran terkait.
