Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Toba tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 31 Juli 2025 di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut.
Rapat harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan harmonisasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam rangka memastikan keselarasan Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat dibuka oleh Bapak Budi S.P. Nababan selaku Perancang Ahli Madya pada Kanwil Kemenkum Sumut. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Toba, antara lain Plt. Inspektur Kabupaten Toba, Bappelitbangda Kabupaten Toba, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba beserta jajarannya, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba beserta jajarannya. Selain itu, turut hadir pula para Perancang serta CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut.
Dalam sesi pembahasan, Bapak Marzuki selaku Perancang Ahli Madya menyampaikan bahwa pada bagian konsideran "Menimbang" dalam Ranperda perlu diperbaiki, yakni cukup memuat satu pertimbangan yang mengacu pada pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Rapat harmonisasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Harmonisasi Ranperda Kabupaten Toba tentang RPJM Daerah Tahun 2025–2029, serta penyusunan surat penyampaian hasil harmonisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperda yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Toba
(Humas/MBD)
