Medan - Kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M.T Silalahi saat memberikan sambutan pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Semester II Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025 bertempat di aula Soepomo Kanwil Kemenkum Sumut, Selasa 16 September 2025.
Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan sangat menyambut baik atas kehadiran tim pemeriksa BPK karena pemeriksaan terinci atas pengelolaan Barang Milik Negara ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan tata kelola aset negara yang bersih, transparan, dan akuntabel khususnya pada masa transisi pasca pemisahan
Dipimpin langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tim pemeriksa menyoroti aspek kepatuhan terhadap regulasi serta efektivitas pengelolaan barang bukti negara. Fokus pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi, validitas data, dan kesesuaian penggunaan aset dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan BMN di tingkat wilayah.
Penekanan khusus diberikan pada pentingnya komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat. Sinergi antara tim pemeriksa dan instansi terkait menjadi kunci agar hasil evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan ke depan.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut dan seluruh satuan kerja yang dilakukan uji petik pemeriksaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara maupun jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara.
#Pemeriksaan BPK
#SetahunBerdampak
#KementerianHukum
#Kemenkumsumut
#KanwilKementerianHukumSumut
#LayananHukumMakinMudah
