Jakarta-Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Hukum dan Penyuluh Hukum secara langsung dan virtual yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, bertempat di BPHN, Senin (01/12).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang dalam sambutannya menekankan bahwa kelulusan dalam uji kompetensi teknis bukan sekadar kenaikan jenjang jabatan, melainkan diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi.
“Kenaikan jenjang artinya tanggung jawab dan kontribusi semakin naik,” tegas Min Usihen.
Lebih lanjut, Kepala BPHN menyampaikan bahwa uji kompetensi teknis ini dilaksanakan untuk menilai kelayakan ASN dalam menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi, sehingga setiap analis hukum dan penyuluh hukum yang lulus benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai, bukan sekadar menerima tunjangan kinerja tanpa kontribusi nyata.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 12 orang peserta Uji Kompetensi Teknis JFT Analis Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan secara daring dari Lantai 4 Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, dengan pengawasan langsung oleh Analis SDM Kanwil Kemenkum Sumut.
Sebelum mengikuti tahapan uji kompetensi teknis, para peserta telah melalui tes potensi, analisis kasus, serta wawancara sebagai bagian dari proses penilaian kompetensi secara menyeluruh.
Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan para pejabat fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum mampu meningkatkan kualitas kinerja, profesionalisme, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
