Medan-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memulai langkah strategis untuk menghadapi masa transisi menuju pembentukan empat kementerian baru di tahun 2024. Audit transisi ini mencakup pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (02/12/24).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Rani Octariani dari Inspektorat Jenderal selaku pengendali teknis menegaskan pentingnya sinkronisasi data pusat dan daerah terkait SDM, keuangan, dan barang milik negara (BMN). Sebagai langkah awal, 51 satuan kerja di Kanwil Sumut diminta menyampaikan data melalui platform digital yang telah disediakan.
Dyah Sulistyowati dari BPKP menambahkan, proses restrukturisasi organisasi ini bertujuan memastikan kelancaran transisi tanpa mengganggu arah dan kinerja institusi. “Inventarisasi yang akurat terhadap SDM, aset, dan anggaran sangat penting untuk meminimalisir risiko selama proses transisi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumut, Sahata Marlen Situngkir, melaporkan bahwa Kanwil Sumut memiliki aset lebih dari 50.300 item dengan senilai Rp2,5 triliun, dengan total pegawai 4.068 orang terdiri dari 3.848 pegawai pada UPT dan 220 Pegawai pada Kantor Wilayah. Hingga saat ini, serapan anggaran Kanwil mencapai 76%. Sahata mengingatkan seluruh satuan kerja untuk memberikan data yang lengkap dan akurat agar tidak menghambat proses pengambilan keputusan.
Turut hadir Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumut, Kepala BHP Medan, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, JFT JFU Kanwil Kemenkumham Sumut beserta seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut yang hadir secara virtual.
