Jakarta-Kementerian Hukum resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama 20 Kementerian/Lembaga untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem hukum yang kuat, adil, dan terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumut, termasuk Kakanwil Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kadiv Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir, Kadiv P3H, Ferry Ferdiansyah, serta Kabag Tata Usaha dan Umum, Syafriadi Lubis secara virtual, Rabu (14/05).
Nota Kesepahaman ini melibatkan berbagai institusi strategis, di antaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian RI, serta sejumlah kementerian bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan, hingga perlindungan pekerja migran.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya nyata membangun kolaborasi lintas kementerian untuk menyukseskan visi besar Indonesia Emas 2045, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi intens seluruh kementerian/lembaga adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Supratman.
Lebih lanjut, Sekjen Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penyelarasan regulasi, penegakan hukum, hingga pelayanan digital.
Salah satu inovasi konkret yang dicanangkan adalah sistem digitalisasi layanan hukum, termasuk pendaftaran Koperasi Merah Putih yang kini mampu melayani hingga 24.000 permohonan per hari.
Kegiatan ini juga menjadi momentum harmonisasi nomenklatur dari 25 Nota Kesepahaman sebelumnya, di mana hingga hari ini telah difinalisasi sebanyak 20 Nota Kesepahaman baru.
Melalui langkah kolaboratif ini, diharapkan terwujud layanan publik yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.
Turut hadir dalam Penandatangangan Nota Kesepahaman ini yaitu, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
