Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 bertempat di Aula Soepomo. Kegiatan ini merupakan bagian dari asistensi nasional yang dilaksanakan oleh Biro BMN guna memastikan perencanaan pengadaan di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum berjalan selaras, terintegrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Selasa (03/03/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara dan turut diikuti oleh Tim dari Biro BMN serta perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta staf PPK dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum lainnya. Partisipasi lintas kantor wilayah ini menunjukkan sinergi nasional dalam memperkuat kualitas perencanaan pengadaan sejak tahap awal.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa RUP tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif melalui aplikasi SiRUP, melainkan sebagai pintu gerbang utama seluruh siklus pengadaan.
Beliau juga menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pada setiap satuan kerja. Dengan perencanaan yang matang, risiko keterlambatan pelaksanaan, revisi anggaran, maupun kendala administratif dapat diminimalkan sejak awal.
Arahan turut disampaikan oleh Kepala Biro BMN yang diwakili oleh Bapak Budi Widyanto. Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa sentra pelayanan publik harus menjadi prioritas dalam setiap perencanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga belanja pemerintah benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Ia juga mendorong Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK untuk menyusun strategi pengadaan berbasis analisis kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap optimal, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas layanan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan materi teknis penyusunan RUP oleh Sastyo Aji Darmawan selaku tim dari Biro BMN dan sesi pendampingan langsung k0065pada masing-masing unit kerja. Melalui asistensi nasional ini, diharapkan perencanaan pengadaan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum semakin komprehensif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan berintegritas.
