Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menggelar Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dalam rangka Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran serta Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tahun 2026, Selasa (03/03/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum, dimana pada tahun 2026 masih dibutuhkan sekitar 5.000 jabatan fungsional guna mendukung penguatan organisasi dan peningkatan kinerja.
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian kompetensi merupakan proses membandingkan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan melalui berbagai metode pengujian sesuai dengan kaidah yang berlaku.
“Penilaian ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen objektif untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional memiliki kompetensi yang sesuai,” jelasnya.
Penilaian dilaksanakan dengan beberapa metode, antara lain tes potensi, analisa kasus, wawancara manajerial dan sosial kultural, serta in-tray exercise. Kegiatan ini difasilitasi oleh tim assessor dari BPSDM Hukum dan diikuti oleh 4 (empat) peserta yang berasal dari Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan seleksi.
“Lebih baik gagal secara terhormat daripada menang secara curang,” tegasnya di hadapan para peserta.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Devina Natalia Br Tarigan, serta Panitia Penilaian Kompetensi yang mengikuti secara virtual.
