Medan, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Diseminasi dan Asistensi Pedoman Kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di wilayah. Kegiatan ini dihadiri pegawai perwakilan dari empat divisi kantor wilayah dan dibuka oleh Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan dengan narasumber Penyusun Laporan dan Hasil dari BSK Miftah Ardhian dan Novzel Ridho Abednego Hasugian.
Dalam kesempatannya, Flora berharap kepada peserta kegiatan dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan memanfaatkan momentum ini untuk dapat berdiskusi hal-hal yang kurang dimengerti. “Trimakasih kepada narasumber sekaligus sebagai PIC Asistensi wilayah Sumatera Utara. Analis Implementasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sebuah kebijakan berdasarkan strategi implementasi yang telah ditetapkan.” ujar Flora di ruang Saharjo kantor wilayah (Rabu,15/5/24)
“Analisis ini juga dapat mendorong penyusunan perbaikan terhadap strategi implementasi kebijakan yang ada serta penyusunan strategi tambahan dan atau alternatif untuk mengoptimalkan kinerja sebuah kebijakan. Analis evaluasi sendiri bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan dengan berkaca pada dua hal. Pertama, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Kedua, apakah kebijakan dapat secara efektif menyelesaikan masalah kebijakan. Keduanya dilihat berdasarkan pendapat kelompok sasaran dan kelompok pelaksana. Olah karenanya, saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini dapat dengan serius mengikuti kegiatan dengan baik, dan pergunakan dengan sebaik-baiknya momentum ini untuk berdiskusi tentang hal-hal yang masih kurang dipahami” lanjutnya
Miftah Ardhian beserta timnya menjelaskan pedoman yang harus dilaksanakan dalam analisis implementasi dan evaluasi kebijakan. Mulai dari ketentuan umum, konsep dasar implementasi dan evaluasi kebijakan, timeline, pendamping / asisten, penentuan objek kajian hingga kertas kerja.(Humas/FM)
