Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kanwil Kemenkum Sumut) melaksanakan Rapat Pelaporan Hasil Inventarisasi Data Permasalahan Hukum di Wilayah Sumut dengan stakeholder terkait. (25/03/2025)

Peta permasalahan hukum di wilayah merupakan sebuah dokumen yang memuat informasi tentang permasalahan hukum yang ada di suatu wilayah. Dokumen yang disusun oleh Kanwil Kemenkum Sumut ini dimulai dengan melakukan inventarisasi data permasalahan hukum dan bekerja sama dengan stakeholder terkait, seperti Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, Kepolisian Daerah Provinsi Sumut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, Kejaksaan Tinggi Sumut, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut, Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 (Pusat), Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Sumut dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta seluruh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumut.

Peta permasalahan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang ada di wilayah. Dengan demikian, peta ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun program-program pembinaan hukum dan penyelesaian konflik di wilayah.

(humas/sowat)

Medan – Dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Pelayanan Hukum pada Senin (24/03).

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, serta pihak terkait lainnya. Dari Kemenkum disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara Ignatius Silalahi dan Kepala Divisi P3H Ferry Ferdiansyah yang bertindak sebagai fasilitator dan memberikan masukan konstruktif terhadap substansi Ranperda.

Ignatius dalam sambutannya menyampaikan bahwa harmonisasi Ranperda merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang akan ditetapkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan 1 pelaksanaannya," ujar Ignatius. "Kami berharap melalui kegiatan ini, Ranperda Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat."

Medan— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara turut berpartisipasi dalam Apel Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Acara yang mengusung tema “Mudik Aman Sampai Tujuan” ini digelar secara hybrid pada Jumat, 21 Maret 2025 pukul 14.00 waktu setempat, Kamis (21/03).

Kegiatan apel dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi yang  didampingi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, Pejabat Administrator, serta JFT dan JFU di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut.

Acara diawali dengan sambutan dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang memberikan pesan khusus kepada seluruh ASN yang mengikuti mudik bersama. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh umat Muslim untuk tetap teguh dalam menjalankan ibadah puasa hingga hari kemenangan tiba, serta mendoakan agar para pemudik dapat sampai ke kampung halaman dengan aman dan selamat.

Sebanyak 1.160 peserta mudik dilepas secara resmi dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari ASN Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Para peserta mudik diberangkatkan menggunakan 4 unit Jetbus yang telah disiapkan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.

Kakanwil Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan mudik bersama ini sebagai wujud kepedulian Kemenkum dalam menjamin keselamatan serta kelancaran arus mudik 2025.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan seluruh ASN dan keluarganya bisa mudik dengan nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan. Semoga perjalanan ini membawa kebahagiaan untuk berkumpul bersama keluarga di hari yang fitri,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan ini menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan fasilitas mudik yang aman, serta menjaga kebersamaan dan semangat kekeluargaan di lingkungan Kemenkum.

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 89 orang notaris baru di wilayah Sumatera Utara, Jumat (21/03). Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sumut, para pejabat tinggi pratama, serta anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menyampaikan ucapan selamat kepada notaris yang baru dilantik dan mengingatkan kembali tentang pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. "Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya," ujar Kakanwil.

"Saya berharap para notaris yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.

Acara pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para notaris yang baru dilantik, dan sesi foto bersama.

Medan – (Kamis, 20 Maret 2025) Dalam suasana bulan suci Ramadhan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Bersama Dharma Wanita Persatuan melakukan aksi berbagi takjil gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan di sekitar area Kanwil Kemenkum Sumut. Bertemakan “Kokohkan diri, tingkatkan kepedulian, raih ketaqwaan”, pembagian takjil ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama di bulan yang penuh berkah ini.

Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Silalahi didampingi para Pejabat dan Dharma Wanita turun langsung terlibat dalam pembagian takjil ini. Para pegawai Kanwil Kemenku Sumut ikut turun langsung, membagikan paket takjil yang terdiri dari snack dan minuman kepada para pengendara yang melintas didepan Kanwil Kemenkum Sumut.

Sembari membagikan takjil Kakanwil mengingatkan jajarannya bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian serta kehadiran Kanwil Sumut untuk selalu berbagi pada lingkungan sekitar selain itu kegiatan semacam ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai-nilai kebersamaan dan kegotongroyongan di masyarakat. Kegiatan berbagi takjil ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak pengguna jalan yang menyampaikan terima kasih atas inisiatif dan kebaikan hati jajaran Kanwil Kemenkum Sumut. Ini menjadi bukti bahwa bulan Ramadhan selalu menjadi momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan, sekaligus mengajarkan kita semua tentang pentingnya empati dan kebersamaan.