Sibolga - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah (Sekda Tapteng), Erwin Hotmansah Harahap, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM Tapanuli Tengah, Samrul Hutabarat, dalam rangka membangun sinergitas untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Tapanuli Tengah, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Tapanuli Tengah. (10/06/25)

Pada kesempatan ini Kakanwil Ignatius menyampaikan bahwa program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan atensi Bapak Presiden RI sebagaimana Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kakanwil berkolaborasi mendorong dan menyukseskan pembentukan KDMP di Tapanuli Tengah, dimana saat ini dari 215 Desa di Tapanuli Tengah masih 6 KDMP yang terbentuk.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Tapteng juga mengundang para Notaris untuk hadir langsung membahas pembentukan KDMP. Beliau menyampaikan bahwa di Tapteng, masih terdapat kendala dan hambatan di masyarakat pada saat musyawarah desa (musdes), dan meminta Kadis Koperasi UKM untuk mempercepat pembentukan KDMP serta menyampaikan bahwa Pemkab Tapteng akan turun kelapangan.

"Seluruh Notaris dapat membuat Akta Koperasi, tidak harus Notaris yang berstatus NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi). Jika nanti ada hambatan dalam pengesahan AHU terkait nama Desa , saya siap berkoordinasi dengan Ditjen AHU. Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dilakukan percepatan pembentukan KDMP di Kabupaten Tapanuli Tengah.", tutup Kakanwil.

Setelah melakukan audiensi, Kakanwil juga menyempatkan diri untuk menghadiri pelantikan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana yang dilantik menjadi Kabag Hukum ialah Ali Marwan, Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkum Sumut. Hal ini menunjukkan sinergi antara Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah.

Tapanuli Tengah – Dalam upaya memperkuat daya saing daerah melalui perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) dengan tema “Transformasi Daerah Melalui Produk Unggulan”, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Selasa (10/06).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Sahata Marlen Situngkir, yang menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi kekayaan intelektual sebagai aset daerah. "Karya-karya yang lahir dari Tapanuli Tengah harus dijaga melalui kepastian hukum. Kekayaan intelektual menjadi alasan utama keberlanjutan kita. Di negara maju, mayoritas kekayaan dihasilkan dari ciptaan yang telah didaftarkan dan dilindungi secara hukum," ujarnya.

Sahata juga menekankan bahwa kehadiran Kementerian Hukum di Tapanuli Tengah merupakan bentuk nyata sinergitas dan kolaborasi dalam mendorong masyarakat untuk memahami serta memanfaatkan sistem perlindungan KI. "Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendaftarkan ciptaan, merek, maupun indikasi geografis agar produk unggulan daerah memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional," tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Agung Indirianto dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapanuli Tengah, Samrul Bahri Hutabarat. Keduanya memberikan wawasan strategis mengenai pentingnya pencatatan dan perlindungan KI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi lokal.

Selanjutntya, Kepala Bidang Pelayanan KI, Berkat Elhan Harefa menjelaskan dengan adanya diseminasi ini, diharapkan masyarakat, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan daerah semakin sadar akan pentingnya mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Tapanuli Tengah.

Medan - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) resmi menggelar Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II. Kegiatan ini sekaligus Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dan Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Kamis (05/06).

Kepala BPHN, Min Usihen, dalam pembukaan dan laporan kegiatannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 5.008 Posbankum Desa/Kelurahan, 5.777 Paralegal, dan 1.380 Kepala Desa/Lurah dengan tujuan meningkatkan Akses Keadilan yang lebih dekat dan mudah bagi masyarakat, transformasi digital di wilayah Kementerian Hukum dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang terintegritasi, dan menyediakan juru damai yang berkualitas di desa dan kelurahan.

Dalam kata sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas, menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya keadilan itu bukan sekedar satu-satunya tuntutan, namun akses keadilan tersebut merupakan hak bagi seluruh masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian lebih terkhusus kepada masyarakat yang kurang mampu agar lebih mudah mendapatkan akses keadilan. Disampaikan juga bahwa untuk tahun 2025 Kementerian Hukum menargetkan terbentuk 7.000 Posbankum di Desa/Kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Silalahi mengikuti kegiatan secara langsung di Graha Pengayoman, Jakarta. Acara ini juga diikuti secara zoom/online oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta jajaran terkait.

Medan — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui kegiatan pengharmonisasian 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Asahan, Kamis (05/06).

Ferry Ferdiansyah selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menekankan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah. “Kehadiran Kanwil bukan untuk menunjukkan kewenangan, melainkan menjadi mitra strategis daerah dalam membentuk produk hukum yang terstruktur dan berkeadilan,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Asahan, Agus Pranoto, turut menyampaikan apresiasi atas pelayanan harmonisasi yang cepat dan responsif dari Kanwil Kemenkum Sumut. “Kami mengucapkan terima kasih khususnya atas penyelesaian harmonisasi Ranperbup Koperasi Merah Putih yang dilakukan dengan prinsip one day, one service,” ucapnya.

Penandatanganan berita acara hasil harmonisasi dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Asahan, Afridayani Afnel, didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Agus Pranoto, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Ferry Ferdiansyah, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kedelapan Ranperda yang telah diharmonisasikan mencakup : Tata Kelola Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan  Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan. Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan.Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain pada Unit Pelakasana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Asahan.Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan. Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Masyarakat.

Harmonisasi regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Asahan sebagai bagian dari program strategis nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ferry juga menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah hadir di desa dan kelurahan akan mendukung peran justice collaborator, sekaligus diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama antara tiga kementerian: Menteri Hukum , Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT, khususnya terkait penganggaran dan insentif bagi paralegal desa.

Kanwil Kemenkum Sumut terus berkomitmen memberikan layanan yang profesional, cepat, dan tepat demi terwujudnya pemerintahan yang berbasis hukum dan melayani masyarakat hingga ke tingkat desa.

Jakarta – Puncak perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 diselenggarakan meriah di Graha Pengayoman, Jakarta, menandai komitmen serius Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam memajukan sektor ini. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas secara langsung hadir untuk memberikan apresiasi mendalam kepada para mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia. Beliau menyoroti dedikasi mereka dalam melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual yang menjadi pilar inovasi bangsa, Rabu (4/6/25).

Dalam gelaran prestisius ini, Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut) berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik ke-4 dalam pelayanan di bidang kekayaan intelektual. Penghargaan yang membanggakan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ignatius Mangantar Tua Silalahi didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir. Supratman secara khusus menyampaikan terima kasih kepada DJKI atas upaya tak kenal lelah mereka dalam membangun dan melindungi berbagai karya masyarakat Indonesia, mulai dari sertifikat merek, desain industri, hak cipta, hingga paten.

Tak hanya itu, acara ini juga menjadi saksi bisu pencatatan rekor membanggakan bagi DJKI. Mereka berhasil mencatatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Prestasi ini menunjukkan pendekatan kreatif dan inovatif DJKI dalam mempromosikan serta melindungi kekayaan intelektual di tanah air, menjadikannya lebih mudah diakses dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 ini, Kemenkum menegaskan harapannya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan vitalnya perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual. Ini bukan hanya tentang melindungi hak cipta dan paten, tetapi juga tentang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional demi masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berdaya saing.