Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara telah melaksanakan rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Nias, yakni Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan pada UPTD Puskesmas serta Penerapan Aplikasi e-Oi Khoda PP dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan berlangsung di Kanwil Kemenkum Sumut, Kamis (02/10/2025).

Rapat dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Nias, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias. Dari Kanwil Kemenkum Sumut, hadir tim perancang peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi jalannya harmonisasi.

Dalam pembahasan, Ranperbup terkait dana non kapitasi JKN diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Puskesmas. Sementara itu, Ranperbup mengenai aplikasi e-Oi Khoda PP dipandang mampu mempercepat modernisasi sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan berbasis teknologi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut, Ferry Ferdiansyah, menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berkomitmen mendampingi pemerintah daerah agar regulasi yang lahir tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang layanan kesehatan dan tata kelola pajak daerah,” ujarnya.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sumut memastikan rancangan regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara substansi maupun teknik penyusunan. Hasil rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara dan kesepakatan tindak lanjut untuk finalisasi regulasi dimaksud.






(Humas/arran)

Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan Sosialisasi Pembentukan Posbankum, Sosialiasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Peraundang-undangan dan Pembinaan Hukum Bapak Ferry Ferdiansyah yang menyampaikan pembentukan Posbankum sangat penting demi pemerataan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Karo. Selain itu turut disampaikan bahwa dari 269 Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo, terdapat 46 Desa/Kelurahan yang telah memiliki Posbankum. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini seluruh Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Karo dapat membentuk Posbankum di Desa/Kelurahannya masing-masing, Kamis (02/10/2025).

Hadir sebagai narasumber Penyuluh Hukum Ahli Muda, Soraya Azmi Tarigan dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Davin Hansel Pasaribu dalam paparannya, menyampaikan kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan akses keadilan kepada seluruh masyarakat serta Posbankum dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa melalui mediasi dan tanpa harus melalui jalur pengadilan. selain itu paralegal jg dapat menjembatani masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara litigasi melalui Organisasi Bantuan Hukum atau advokat.

Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan nantinya seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten Karo sudah memiliki Posbankum dan masyarakat di Kabupaten Karo mendapatkan pendampingan yang tepat dan cepat melalui Paralegal yang ada di Posbankum.

Kegiatan ini turut dihari oleh dihadiri oleh Bagian Hukum Kabupaten Karo, Dinas PMD Kabupaten Karo, serta para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Karo.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut bersama Pemerintah Daerah dan berupaya memperkuat sinergi demi menciptakan sistem layanan hukum yang inklusif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Humas/MBD)

Medan – Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara kembali melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap sejumlah notaris bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas permintaan izin pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH), sesuai dengan kewenangan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kamis (02/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, MKNW menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) notaris, dengan 8 (delapan) di antaranya hadir memenuhi panggilan. Kehadiran notaris ini menjadi bagian dari mekanisme hukum yang wajib dijalani guna menjamin akuntabilitas dan profesionalisme jabatan notaris, sekaligus melindungi kepentingan hukum masyarakat pengguna jasa notaris.

Sidang dipimpin oleh Majelis yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, ahli, dan organisasi notaris. Hadir sebagai majelis antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir, AKBP Ramles Napitupulu dari unsur ahli, Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum dari unsur akademisi, serta perwakilan unsur notaris, Dr. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn dan Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp.I., M.Kn.

Setelah pemeriksaan terhadap notaris yang hadir, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menggelar rapat pleno untuk merumuskan kesimpulan, termasuk pemberian persetujuan atau penolakan atas permintaan APH terkait pengambilan fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris dalam proses penyidikan dan peradilan.

Melalui sidang ini, MKNW Sumut menegaskan kembali komitmennya dalam melaksanakan tugas secara profesional, menjaga marwah jabatan notaris, serta memastikan agar setiap langkah yang diambil tetap berpijak pada prinsip hukum yang berlaku demi kepastian hukum bagi masyarakat.




(Humas/arran)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Sahata Marlen Situngkir melantik Satu Orang Notaris Pengganti, yaitu Sdri. Widia Kesuma Ningsih, S.H. di Ruang  Rapat Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Notaris Pengganti tersebut merupakan Notaris Pengganti di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Disaksikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Surya Darma) dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (Berkat Elhan Harefa), pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Notaris Pengganti ini dilaksanakan untuk menggantikan Notaris Omica,S.H., M.Kn Notaris di Tapanuli Tengah.

Dalam sambutannya  ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sahata Marlen Situngkir, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf  a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris Pengganti memiliki kewajiban yang sama dengan Notaris dan tetap berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan terkait dalam menjalankan jabatannya. Dalam melaksanakan tugas, Notaris Pengganti tetap bekerja secara profesional dan tetap menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sesuai dengan  yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu juga terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan Notaris merupakan dokumen negara yang harus benar-benar diperhatikan dalam penyimpanannya. Sama seperti Notaris, Notaris Penganti juga bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya.

“Kedudukan dan fungsi para Notaris Pengganti sama halnya dengan Notaris. Oleh karena itu, kami harap Saudara dapat bekerja secara profesional dan tetap menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian, selalu memperhatikan setiap aturan yang terkait dalam pekerjaan yang ditangani karena setiap akta yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum,” kata Marlen.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti, diharapkan dapat sungguh-sungguh menjalaninya, dan dapat dijadikan sebagai pengalaman apalagi jika memang berkeinginan untuk menjadi Notaris.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Pembahasan Final Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2025 (B09) pada Rabu (1/10/2025) di Ruang Rapat PPPH.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, tim analis hukum, tim perancang peraturan perundang-undangan, serta tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sumut. Hadir pula narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Andryan, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Analis Hukum, Ida Nata H.D. Rumondang Sihaloho, memaparkan hasil akhir Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2025 terhadap 17 Perda, dengan rincian 1 perda yang dicabut, 14 perda yang diubah, dan 1 perda tetap dipertahankan sesuai hasil kajian yang telah dilakukan.

Narasumber Dr. Andryan, S.H., M.H. kemudian memberikan pandangan akademis terhadap hasil evaluasi, diikuti dengan tanggapan dari PIC BPHN untuk zona Kanwil Sumut, Erwin Setiawan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan rapat, yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat peran analisis dan evaluasi hukum sebagai upaya mewujudkan regulasi daerah yang efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

(Humas/MBD)