Samosir-Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum atas produk khas daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Bupati Samosir, Vandiko T Gultom, di Kantor Bupati Samosir, Kamis (24/04).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, bersama Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Hermansyah Siregar, hadir secara langsung untuk membahas percepatan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Andaliman Pulo Samosir, yang merupakan salah satu produk unggulan dan khas dari Kabupaten Samosir.

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Pemeriksaan Substantif oleh Tim Kanwil dan Tim Ahli IG DJKI di Unit Produksi Garoga, Simanindo, serta lahan pertanian di Salaon Dolok. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses pendaftaran IG Andaliman yang bertujuan untuk melindungi kekhasan produk berdasarkan faktor geografis serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.

Kakanwil Kemenkum Sumut menyampaikan bahwa selain mendorong IG Andaliman, pihaknya juga terus bersinergi dengan Pemkab Samosir dalam peningkatan layanan hukum lainnya seperti layanan Kekayaan Intelektual (KI), bantuan hukum, Posbakum, penyuluhan hukum, serta harmonisasi regulasi daerah. Ia juga mendorong kolaborasi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Samosir.

Bupati Samosir dalam sambutannya mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Kanwil Kemenkum Sumut serta DJKI terhadap potensi kekayaan lokal di Samosir. Ia menuturkan bahwa Andaliman asal Samosir saat ini sudah menembus pasar ekspor ke Jerman dan Prancis. Tak hanya Andaliman, Bupati juga menyebutkan beberapa potensi IG lainnya seperti bawang dan kemiri yang membutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat untuk pengembangannya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Samosir memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan Kantor Wilayah guna mendorong peningkatan layanan hukum, termasuk layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kabupaten Samosir.

Audiensi berjalan lancar dengan semangat sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menghadiri kegiatan Supervisi dan Koordinasi Bersama atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagai Objek Pemeriksaan DJPKN I, yang bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. (24/04/25)

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK memiliki tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur elemen keuangan negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, dimana ada 3 jenis pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran laporan keuangan yang tercermin pada opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada 4 kriteria yaitu: 1. Kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai SAP; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Lebih lanjut Nyoman menyampaikan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu: Implementasi SAKTI, Kas, Aset Tetap,Aset Lainnya, PNBP, dan Belanja Barang dan Belanja Modal. Nyoman berharap dari pemeriksaan ini adanya Komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif; Adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing, agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, sehingga tidak mengganggu penyelesaian LHP LKPP yang menjadi tanggung jawab Presiden; Akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan yang seluas-luasnya; dan Peran serta APIP dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.

Hadir dalam kegiatan ini mewakili Kanwil Kemenkum Sumut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 23 entitas Kementerian dan Lembaga merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan DJPKN I.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengawal langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Sebanyak 63 Calon pegawai PPPK turut ikut dalam seleksi tahap II ini merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berasal dari lingkungan Kemenkumham Sumatera Utara. Dimana Titik lokasi pelaksanaan seleksi PPPK berada di Kantor Regional VI BKN Medan Jl. Tahi Bonar Simatupang No.124, Kota Medan, yang diselenggarakan selama satu hari tanggal 22 April 2025.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Syafriadi Lubis memantau jalannya pelaksanaan seleksi, yang dalam arahannya menyampaikan kepada seluruh peserta untuk konsentrasi dan jangan lupa berdoa. Diperlukan keseriusan teman-teman semua dalam melaksanakan ujian ini, dimana setelah lulus nanti masih ada beberapa tahap lagi yang harus diikuti sebelum SK keluar.

“Harapan saya semuanya bisa lulus dan tetap semangat”, tutup Syafriadi Lubis.

Adapun materi seleksi kompetesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional juncto Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 meliputi Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara.

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi adalah Peserta memperoleh peringkat terbaik dari masing-masing kebutuhan jabatan. Secara nasional, seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 diikuti oleh sebanyak 1.192 peserta dengan rincian 1162 orang sudah mendapatkan jadwal seleksi sedangkan sisanya 30 orang menunggu penjadwalan seleksi kompetensi dari BKN, dengan total kebutuhan sejumlah 133 formasi.

Medan – Dalam semangat mempererat sinergi antara legislatif dan jajaran Kementerian di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menghadiri undangan silaturahmi dan makan siang bersama anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., pada Senin (21/4/2025) di Restoran Garuda, Medan.

Pertemuan ini menjadi strategis pascapemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga entitas baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pimpinan wilayah dari masing-masing kementerian hasil transformasi, seperti Kakanwil Kementerian HAM Sumut Dr. Flora Nainggolan, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut Teodorus Simarmata, dan perwakilan dari Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumut.

Dr. Maruli Siahaan menekankan pentingnya komunikasi efektif antara DPR dan instansi vertikal di daerah, khususnya dalam menyikapi perubahan struktur kelembagaan pemerintah pusat. “Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam menyamakan persepsi dan membangun koordinasi yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak,” ujar Maruli.

Kakanwil Ignatius dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI, serta memperkuat kemitraan antara legislatif dan eksekutif di wilayah Sumatera Utara.

Pertemuan ditutup dengan harapan agar komunikasi dan kolaborasi antara DPR RI dan seluruh jajaran Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan di Sumut semakin erat dan berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah.

Medan - Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar Exit Meeting bersama satuan kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara, Senin (21/04/2025).

Setelah melaksanakan audit selama 8 hari terhitung dari tanggal 13 April sampai dengan 21 April 2025, tim dari BPK yang diwakili oleh Cahyo Nurhadi menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan hal-hal penting yang menjadi perhatian.

“Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait tugas dan tanggungjawab dalam proses pertanggungjawaban belanja. Selain itu, perlu dilaksanakan stok opname secara rutin dan inventarisasi secara rutin. Serta, reviu dan evaluasi rinci atas kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa,” ungkap Cahyo.

Kakanwil Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas arahan dan masukan yang disampaikan. Beliau juga menyatakan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan pengelolaan keuangan di Kanwil Kemenkum Sumut.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kanwil Kemenkumham Sumut. Kami akan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dan terus berkoordinasi dengan BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan," ujar Ignatius.

Exit Meeting ini merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2024. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa depan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara Sumatera Utara atau yang mewakili, Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator, serta para Kepala UPT di bawah Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ada di wilayah Sumatera Utara.