Pematangsiantar – Menjelang libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Kortini JM Sihotang, memimpin rapat bersama seluruh Tim Bidang Kekayaan Intelektual pada Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di Sapadia Hotel.

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah konsolidasi internal untuk memastikan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Bidang Kekayaan Intelektual tetap berjalan optimal menjelang periode libur hari raya. Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menekankan pentingnya soliditas tim serta komitmen bersama dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal penting, di antaranya menyolidkan tim dalam percepatan penyelesaian target kinerja Bidang Kekayaan Intelektual sebelum memasuki masa libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026. Seluruh anggota tim didorong untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.

Selain itu, Kepala Divisi juga menginstruksikan kepada seluruh tim untuk melaporkan berbagai hambatan yang ditemukan dalam proses penyelesaian target kinerja, baik yang terjadi di lapangan maupun yang berkaitan dengan administrasi. Seluruh kendala tersebut selanjutnya dihimpun dan disusun dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian target yang masih berjalan.

Melalui rapat ini diharapkan seluruh Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dapat semakin solid dan fokus dalam menyelesaikan berbagai target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja organisasi tetap optimal meskipun menjelang periode libur hari raya.

(Humas/MBD)

Tangerang – Tim Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026 bertempat di Nusantara Hall 1, Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan diikuti oleh perwakilan unit eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk memastikan kesesuaian, keakuratan, dan keterpaduan data laporan keuangan serta BMN Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN, serta identifikasi berbagai permasalahan data yang masih memerlukan penyempurnaan. Pada sesi pembukaan, kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan diskusi panel yang membahas peningkatan kualitas laporan keuangan, perkembangan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI, serta pengelolaan dan pengamanan aset negara guna mendukung akuntabilitas BMN. Diskusi tersebut didampingi oleh narasumber dari Kementerian Keuangan dan tim teknis Biro Keuangan serta Biro BMN Kementerian Hukum.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN, memperkuat validitas data, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan Kementerian Hukum yang andal dan tepat waktu.

Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan akuntabilitas kinerja keuangan di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara bersama Komisi XIII DPR RI melaksanakan Forum Komunikasi Bidang Hukum yang bertujuan memperkuat pemahaman serta menyelaraskan arah pembaruan hukum nasional. Kegiatan ini berlangsung di Aula Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Sabtu (06/12/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penerapan paradigma hukum yang lebih humanis melalui pendekatan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif guna menjawab tantangan hukum di era modern.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Dekan Fakultas Hukum UISU beserta jajaran, narasumber Dr. Muhammad Ansori Lubis, SH., MM., M.Hum., serta mahasiswa Fakultas Hukum UISU. Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dan Kakanwil menyoroti persoalan efektivitas restorative justice membutuhkan dukungan regulasi teknis yang kuat serta mekanisme pemulihan yang mampu mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan penguatan layanan bantuan hukum melalui 51 titik OBH di Medan serta Pos Bantuan Hukum yang telah menjangkau seluruh desa/kelurahan di Sumatera Utara.

Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperluas akses keadilan dan meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat Sumatera Utara. Forum ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut ini adalah LHKPN: