Tangerang – Tim Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026 bertempat di Nusantara Hall 1, Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan diikuti oleh perwakilan unit eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk memastikan kesesuaian, keakuratan, dan keterpaduan data laporan keuangan serta BMN Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN, serta identifikasi berbagai permasalahan data yang masih memerlukan penyempurnaan. Pada sesi pembukaan, kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan diskusi panel yang membahas peningkatan kualitas laporan keuangan, perkembangan aplikasi SAKTI dan MonSAKTI, serta pengelolaan dan pengamanan aset negara guna mendukung akuntabilitas BMN. Diskusi tersebut didampingi oleh narasumber dari Kementerian Keuangan dan tim teknis Biro Keuangan serta Biro BMN Kementerian Hukum.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN, memperkuat validitas data, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan Kementerian Hukum yang andal dan tepat waktu.
Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan akuntabilitas kinerja keuangan di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
